Kecewa Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres, Yusril: Ini Cacat Hukum Potensi Timbulkan Masalah ke Depan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) membuat kecewa banyak pihak.
FIN.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) membuat kecewa banyak pihak.
Sebab putusan batas usia capres dan cawapres bukan ranah MK karena bukan isu konstitusi.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan MK tidak bisa memutuskan syarat umur capres dan cawapres karena itu bukan merupakan isu konstitusi.
Baca Juga
"Sebenarnya kami tahu ini adalah open legal policy DPR dan dalam tiga putusan MK yang dibacakan sebelumnya bahwa ini open legal policy," katanya usai diskusi Menakar Pilpres Pascaputusan MK di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023.
BACA JUGA:
- MK Kabulkan Uji Materi Usia Capres Cawapres untuk Kepentingan Keluarga Jokowi
- MK Putuskan Batas Usia Capres Cawapres, KPU RI Segera Sesuaikan Norma PKPU
Pada putusan perkara keempat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10), Yusril menilai terjadi problematik hukum, karena MK malah mengabulkan gugatan dengan menambahkan syarat umur capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah.
Menurut Yusril, MK sendiri mengetahui bahwa hal itu open legal policy, namun MK tetap mengubah substansi umur 40 tahun itu.
"Ini yang saya katakan bahwa masalah inkonsistensi dari MK sendiri," tambahnya.
Selain itu, Yusril menambahkan keputusan tersebut cacat hukum dan berpotensi menimbulkan masalah ke depan. Dalam keputusan MK tersebut, lanjutnya, putusan itu berlaku dan mengikat tapi problematik.
BACA JUGA:
- Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres Kental Muatan Politis
- Dissenting Opinion, Saldi Isra Bingung Putusan MK soal Batas Usia Capres Cawapres: Aneh Luar Biasa
Yusril mengatakan keputusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tapi KPU harus berkonsultasi dengan DPR kalau mau menyusun peraturan terkait pendaftaran capres dan cawapres.
"Kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres (2024) akan dimulai pada 19 Oktober. Artinya, tinggal dua hari lagi dari sekarang ini dan apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU. Pertanyaannya, apa bisa KPU mengubah aturan ini dalam waktu dua hari jelang pendaftaran capres-cawapres," kata Yusril.
Baca Juga
Apabila aturan yang digunakan dalam pemilihan capres dan cawapres ini mengandung problem dan cacat hukum, maka produk yang dihasilkannya juga akan cacat hukum dan berpotensi menimbulkan masalah.
"Ini persoalan serius yang harus dipecahkan bersama sehingga pemilihan ini dapat berjalan sesuai aturan yang ada," ujar Yusril.
MK Sudah Seperti DPR atau Presiden
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Dalam putusannya MK mengabulkan uji materi UU Pemilu dengan mengubah batas usia capres dan cawapres menjadi 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Adam Muhshi menilai putusan hakim MK terkait batas usia capres-cawapres telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga negative legislator.
Baca Juga
"Dengan putusan itu, MK memposisikan diri sebagai positif legislator, sehingga sudah 'melompat pagar' dari kewenangannya karena yang membentuk aturan itu DPR dan Presiden," katanya, Selasa, 17 Oktober 2023.
BACA JUGA:
- Begini Reaksi Megawati Saat MK Muluskan Gibran sebagai Cawapres
- MK Putuskan Batas Usia Capres Cawapres, KPU RI Segera Sesuaikan Norma PKPU
Dikatakannya secara legal formal keputusan hakim MK tersebut sah dan tetap mengikat sejak dibacakan, namun menjadi bermasalah secara substansi karena dinilai cacat hukum.
Menurutnya putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia capres dan cawapres diubah menjadi 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dari semangatnya anak muda boleh menjadi presiden asalkan sudah pernah menjadi kepala daerah, namun saya tidak setuju karena secara substansi sangat tendensius ketika diterapkan pada Pemilu 2024," ucap dosen Fakultas Hukum Unej itu.
Dari sisi hukum, lanjut dia, banyak yang menilai putusan tersebut cacat hukum karena secara substansi telah keluar dari nilai utama konstitusi bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara berdasarkan supremasi hukum/konstitusi kini menjadi negara hukum positif atau perundang-undangan.
BACA JUGA:
- Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres Kental Muatan Politis
- Dissenting Opinion, Saldi Isra Bingung Putusan MK soal Batas Usia Capres Cawapres: Aneh Luar Biasa
"Putusan MK sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat karena saat ini Indonesia sebagai negara Republik, akan tetapi putusan MK tersebut berpotensi mundur ke belakang, kembali ke politik dinasti yang merupakan karakter negara dengan sistem monarki dengan hukum positif sebagai dalil pembenar," katanya.
Adam menyayangkan adanya putusan MK yang dinilai sudah mengarah ke politik, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan menjadi preseden buruk bagi lembaga itu jelang tahun politik.
"Sebagai negative legislator, MK tidak boleh membatalkan atau mengubah ketentuan UU yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun putusan MK justru menjadikan lembaga tersebut sebagai positif legislator," ujarnya.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.