Ternyata Ini Alasan Muhaimin Iskandar Tak Bisa Penuhi Panggilan Pemeriksaan Penyidik KPK
Terjawab alasan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 5 September 202
Alasan Muhaimin Iskandar - Terjawab alasan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 5 September 2023.
Ternyata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sedianya Cak Imin akan diperiksa penyidik KPK selaku Menaker periode 2009-2014.
Baca Juga
Muhaimin Iskandar diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Kemnaker.
Alasan Cak Imin tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.
Dikatakan Jazilul, Cak Imin saat ini sedang berada di Banjarmasin karena menghadiri acara pembukaan Musabaq Tilawatil Qur'an Sedunia.
BACA JUGA:
Cak Imin hadir dalam pembukaan Musabaq Tilawatil Qur'an Sedunia sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Menurut Jazilul, agenda kehadiran Muhaimin Iskandar pada Musabaq Tilawatil Qur'an Sedunia sudah sudah lama disampaikannya.
"Betul. Saya ikut mendampingi Bacawapres (ke Banjarmasin)," katanya.
Jazilul juga membagikan keterangan dari Cak Imin atas ketidakhadirannya sebagai saksi di KPK.
Muhaimin meminta pemanggilan itu untuk ditunda.
"Saya harus membuka itu (acara di Banjarmasin) maka kemungkinan saya minta ditunda, tapi sejauh ini saya ingin menyampaikan bahwa saya seperti halnya warga negara yang lain mendukung seluruh langkah KPK," kata Cak Imin dalam video yang dibagikan.
Baca Juga
Pemeriksaan Cak Imin Ditunda
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin batal diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa, 5 September 2023.
Rencananya Cak Imin diperiksa KPK terkait kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.
Kasus korupsi tersebut terjadi saat Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja Periode 2009-2014 ditunda.
"Tim penyidik KPK tadi menyampaikan bahwa telah menerima surat konfirmasi dari saksi (yang) tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September 2023.
Baca Juga
Dijelakannya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin awalnya meminta agar pemeriksaan dilakukan pada Kamis, 7 September 2023.
BACA JUGA:
- Cak Imin Akui Sudah Terima Surat Panggilan dari KPK untuk Diperiksa Terkait Kasus Korupsi di Kemnaker
- KPK Tegaskan Rencana Periksa Cak Imin Tidak Terkait Politik
Namun, penyidik lembaga antirasuah tersebut akhirnya menjadwalkan pemeriksaan menjadi pekan depan.
"Tentu, kami akan sampaikan informasi kembali kepada saksi ini untuk hadir di waktu yang ditentukan oleh tim penyidik KPK," tambah Ali.
Sebelumnya, KPK menyatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Muhaimin Iskandar terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai menaker.
"Jadi, kami tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red.), waktu kejadiannya kapan. Jadi, kami dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti, kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya, siapa yang menjabat di tahun itu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9).
Asep menambahkan opsi pemanggilan tak hanya dialamatkan kepada Muhaimin, tetapi juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemnaker saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait.
BACA JUGA:
- KPK akan Periksa Cak Imin Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tahun 2012
- Ingat Cak Imin! Panjenengan Dilarang Gunakan Atribut Gus Dur, Yenny Wahid: Ada Surat Wasiatnya
"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kami minta keterangan. Kenapa? Karena kami harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya," ujar Asep.
KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Tiga tersangka itu terdiri atas dua orang aparatur sipil negara (ASN) dan seorang pihak swasta.
KPK menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada Jumat (18/8). Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.