KPK akan Periksa Cak Imin Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tahun 2012
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin--ANTARA News
Cak Imin akan Diperiksa- KPK berencana memeriksa ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kasus dugaan korupsi di Kemnaker tahun 2012.
Kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia itu, di mana Cak Imin saat itu menjadi Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja.
"Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red), waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat lalu 1 September 2023.
BACA JUGA:
- Eks Istri Dirut PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih Dipanggil KPK Terkait Korupsi di PT Taspen
- Buntut Kasus Korupsi Wali Kota Bima, Sederet Barang Bukti yang Disita KPK dari Penggeledahan
Asep juga menambahkan opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Muhaimin Iskandar, namun juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait.
"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya," ujarnya.
Sudah ada Tersangka
Gedung Merah Putih KPK. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)--
KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012.
"Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada tiga orang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 21 September 2023.
BACA JUGA:
- PDIP Buka Suara Terkait Deklarasi Anies Baswedan-Cak Imin, Yakin Ganjar Pranowo Dapat Limpahan Suara NU
- PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Cawapres Tapi Belum Sepakat Cak Imin Jadi Cawapres
Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari dua aparatur sipil negara (ASN) dan satu pihak swasta. "Iya betul ASN dua dan swasta satu orang," ucapnya.
Meski demikian pengumuman profil para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru akan dilakukan setelah proses hukum rampung.
Ali mengungkapkan saat ini penyidik lembaga antirasuah masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait perkara tersebut.
.jpeg)
Sumber:
