Demokrat Bongkar Rahasia, Sebelum Cak Imin Jadi Cawapres, Ternyata Anies Baswedan Pilih AHY
Cak Imin dan AHY menyapa wartawan sebelum dua petinggi partai itu menggelar pertemuan bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di ruang perpustakaan pribadinya, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/5/2023). ANTARA/Genta --
Setelah penetapan cawapres, jajaran KPP utamanya PKS, Demokrat, dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung.
"Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud," kata Teuku Harsya.
Menurutnya, alasan batal dilaksanakan deklarasi AHY jadi cawapres Anies diduga kuat karena Anies patuh kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Sebelumnya,
"Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," kata dia.
Tim 8 kemudian sepakat bahwa waktu deklarasi menjadi hal yang esensial. Lalu, waktu deklarasi telah dikomunikasikan kepada para elite KPP.
Teuku menjelaskan komunikasi terkait waktu deklarasi kepada Ketua Umum Partai NasDem dilakukan pada Kamis, 24 Agustus 2023; kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat, 25 Agustus 2023; dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS pada Sabtu, 26 Agustus 2023.
"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," paparnya.
Pada pertemuan Anies bersama Tim 8 dengan SBY, sambung Teuku, Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. Anies dan Tim 8 berpendapat tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi.
"Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, enam hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," imbuh Teuku.
Namun, di tengah finalisasi partai koalisi itu, Teuku mengatakan terjadi perubahan fundamental yang mengejutkan, yakni adanya kesepakatan yang dinilai diputus secara sepihak terkait kerja sama NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Sebelumnya, Partai Demokrat akan mengambil sikap di Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena Anies Baswedan menyetujui Muhaimin Iskandar jadi cawapres.
Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, pengurus Partai Demokrat tengah mengadakan rapat majelis tinggi.
Hal ini menanggapi keputusan Anies Baswedan yang tiba-tiba setuju Muhaimin Iskandar jadi cawapres.
Anies setuju dengan kerja sama politik antara PKB dengan NasDem.
Sumber:
