Jokowi Tak Sepakat dengan Megawati Soal Bubarkan KPK: Tiap Bulan Ada OTT
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan usai meninjau Pasar Brahrang, Binjai, Sumatra Utara, Jumat (25/8/2023).--
BACA JUGA:
- Megawati Usul Bubarkan KPK, Mahfud MD: Ekspresi Kejengkelan Akibat KPK Tak Efektif
- Megawati Usul Jokowi Bubarkan KPK, Jubir: Itu Bentuk Keprihatinan
Namun, Ghufron juga mengatakan pihaknya akan menyusun laporan dari perspektif KPK mengenai kinerja lembaga antirasuah dalam menjalankan amanat yang diembannya, yakni memberantas korupsi.
"Nah, tentu kami pada saatnya akan melaporkan di pertengahan, di akhir juga akan kami laporkan apa yang dalam perspektif, baik Bu Mega ataupun publik yang dianggap mungkin dianggap melemah atau turun, akan kami sampaikan perspektif yang sebenarnya, perspektif KPK," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menginginkan KP) berubah menjadi lembaga yang lebih kuat.
"Ini (KPK) sifatnya hanya komisi, menurut saya memang kurang kuat, jadi harus diubah," kata Megawati di Yogyakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Megawati mulanya mengaku prihatin karena hingga kini masih muncul praktik korupsi yang mencerminkan dekadensi moral di Indonesia.
Megawati kemudian menuturkan bahwa KPK ia dirikan saat masih menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.
Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 Bambang Kesowo saat itu mengajukan beleid pembentukan KPK dan meminta Megawati berkenan menandatangani.
BACA JUGA:
- KPK Tahan 3 Petinggi PT Primalayan Teknologi Persada Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras di Kemensos
- Denny Indrayana Bilang Jokowi dan Oligarki Harus Tanggung Jawab Karena Melemahkan KPK: Seharunya Hukum Mati!
Meski demikian, Megawati tidak serta merta berkenan menandatangani surat pembentukan lembaga antirasuah itu karena wujudnya komisi yang setara lembaga ad hoc alias tidak permanen.
"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa komisi? Itu sifatnya kan ad hoc mas, kenapa enggak ada lain lagi ya yang bisa lebih mantap karena ad hoc itu kan suatu saat bisa dibubarkan dan itu Tap MPR," kata Megawati.
Dia mengaku memahami bahwa dasar pembentukan KPK berangkat dari belum maksimalnya upaya pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.
"Lalu beliau (Bambang Kesowo) mengingatkan saya: 'nanti ibu kalau enggak teken, ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi'. Wah betul juga, ya wis saya teken saja," katanya.
Megawati berharap apa yang disampaikan tersebut tidak disalahartikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya KPK.
Sumber:
