Denny Indrayana Bilang Jokowi dan Oligarki Harus Tanggung Jawab Karena Melemahkan KPK: Seharunya Hukum Mati!

Denny Indrayana Bilang Jokowi dan Oligarki Harus Tanggung Jawab Karena Melemahkan KPK: Seharunya Hukum Mati!

Denny Indrayana, saat jadi Kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 27 Juli 2022.-Istimewa-

Usulan Bubarkan KPK- Pakar hukum tata negara Denny Indrayana merespon pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta Presiden Jokowi membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 

Denny menilai, saran membubarkan KPK adalah sesat logika.

Menurutnya yang harus dibubarkan adalah mereka yang telah melemahkan KPK. 

"Jangan salah kaprah. Jangan sesat logika. Yang harusnya dibubarkan bukanlah KPK, tetapi mereka yang secara terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK" kata Denny Indrayana di Twitter-nya dikutip Rabu 23 Agustus 2023.

Denny lalu menyebut Presiden Jokowi dan kroni-kroninya termasuk oligarki yang haru bertanggung jawab karena telah melumpuhkan KPK. 

BACA JUGA:

"Presiden Jokowi, dan semua kekuatan korup, termasuk oligarki dan kroninya, harus bertanggung jawab karena bersama-sama telah melakukan "???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????? ????????????". Hukumannya seharusnya: "????????????????!," tegasnya. 

Sebelumnya, Megawati mengaku memerintahkan Presiden Jokowi agar bubarkan KPK karena dianggap sudah tidak efektif. 

Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif," kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2023.

Megawati mengatakan, sampai saat ini korupsi masih merajalela sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan. 

BACA JUGA:

"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan," ujar Megawati.

Menurut Megawati, alasan maraknya korupsi ada di ranah penegakkan hukum yang kurang memberikan efek jera.

"Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya," tegas Megawati. (*) 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: