Ma'ruf Amin Pastikan Menteri Sibuk Kampanye Bakal Dievaluasi Jokowi
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta para menterinya-dok-kominfo.go.id
Menteri Sibuk Kampanye - Jelang Pemilu 2024, para menteri pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ketua umum partai politik (parpol) mulai sibuk memanaskan mesin politiknya.
Bahkan, beberapa menteri menyatakan diri siap maju menjadi calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons sejumlah menteri yang justru sibuk dengan urusan politiknya. Ma'ruf mengatakan, menteri yang melalaikan tugas karena sibuk berkampanye di tahun politik akan dievaluasi Jokowi.
"Tunggu saja, bahwa Presiden (jokowi) sudah menyatakan begitu, kalau ada menteri yang melalaikan tugasnya, nanti akan dievaluasi," ujar Ma'ruf, Kamis 3 Agustus 2023.
Ma'ruf juga mengatakan, sampai saat ini Jokowi belum menyatakan ada menteri yang melalaikan tugas berkaitan dengan pemilu.
Namun, ia menyampaikan bahwa Jokowi pasti terus melakukan penilaian terhadap kinerja menteri.
BACA JUGA:
- Partai Garuda Dorong Bentuk UU Janji Kampanye Bagi Pejabat!
- Bawaslu Sebut Baju Hitam Putih Ganjar Pranowo Bukan Pelanggaran Kampanye
"Kita belum tahu besok, lusa, sampai hari ini memang belum. Dan memang (pemilu) belum mulai kan, baru warming up (pemanasan) saja, ini belum mulai," ujarnya.
Sebelumnya, residen Joko Widodo diminta evaluasi kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hal ini disampaikan Ketua Trisakti For Jokowi Ancho Hatta.
"Perlu evaluasi menteri yang membawahi perdagangan serta tata niaga," kata Ancho, Jumat, 10 Mei 2022.
Ancho Hatta mengharapkan adanya evaluasi kinerja kementerian agar tata niaga yang saat ini berjalan bisa menghasilkan kestabilan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
"Saat ini kami mengharapkan Pak Presiden menegakkan tata niaga sudah berjalan, termasuk mengganti pejabat yang berwenang jika perlu," ucapnya.
Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman juga mengatakan Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi kinerja para menteri yang kerjanya kurang maksimal.
Sumber:
