Status Operasi Militer Siaga Tempur di Papua, Komisi I DPR: Harus Serius Diterapkan, Jangan Setengah Hati
Ilustrasi Pasukan Elite TNI AD-kopassus.mil.id-kopassus.mil.id
BACA JUGA:
Dia mengatakan, pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat setempat, semestinya dapat menentukan pendekatan yang paling tepat untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.
"Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, dimana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui. Kalau ini masuk dalam kategori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini. Kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang," imbuhnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meningkatkan operasi militer yang mulanya menggunakan pendekatan halus (soft approach) menjadi operasi siaga tempur di beberapa daerah di Papua yang dianggap rawan aksi teror KKB.
"Di daerah-daerah tertentu, kami ubah menjadi operasi siaga tempur. Di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan, dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan seperti yang terjadi pada 15 April lalu, tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur," kata Yudo saat jumpa pers di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4).
Sumber:
