Menteri Bahlil Bantah Investasi di Indonesia Dikuasai Satu Negara

"Kita tidak mau biayai smelter, maka yang terjadi adalah teknologi yang kita bawa dari luar, kemudian uangnya kita bawa dari luar terus kemudian kita mau anti asing?,” tambahnya.

Dikatakan Menteri Bahlil, investasi asing sejauh ini membantu langkah pemerintah membangun smelter karena APBN Indonesia sendiri tidak diperuntukkan untuk pembangunan tetapi lebih pada regulasi.  

“Ya kalau kita tidak mau asing, ekonomi negara yang akan lambat dan proses imunisasinya pemerintah untuk pakai uang nggak bisa dari APBN. Karena APBN itu tidak untuk membangun industri tapi itu tugasnya pemerintah membangun regulasi kita itu Rp 17.000 triliun. Kalau kita tidak membuka diri untuk asing bagaimana memutar ekonomi kita,” paparnya.

Lebih jauh Menteri Bahlil, lancarnya pembangunan smelter ini akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia tanpa harus membangun isu bahwa investasi aseng menguasai pembangunan smelter. 

“Tenaga kerja, jadi dari dulu memang ini membangun kawasan industri untuk smelter, orang bilang bahwa asing sudah kuasai, enggak benar tipu-tipu saja itu, seluruh republik ini 80% itu punya dalam negerinegeri," ungkapnya. 

Lanjut Bahlil, jika Indonesia ingin ekonominya lebih maju dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka membutuhkan investasi asing tapi dengan catatan investasi yang berkeadilan dan sama-sama menguntungkan. 

“Sementara kemampuan keuangan kita terbatas, terus lapangan pekerjaan kita mau taruh di mana sementara fakta yang mengatakan bahwa jutaan tamatan SMK, kampus-kampus swasta maupun negeri dari Aceh sampai Papua dan sekarang 5 sampai 6 juta. Kalau cuma mau harap pemerintah yang menciptakan lapangan pekerjaan bisa defisit,” terang Bahlil. 

"Saya cuma takut kalau kita berpikirnya sangat sempit suatu saat kampus ini akan menjadi pabrik pengangguran intelektual dan itu akan menjadi masalah baru bagi bangsa,” tutup Menteri Bahlil. (*) 

---

Tentang Penulis

Afdal Namakule

Sumber: