Disuntik Modal LPDB-KUMKM, KSPPS Al Huda Wonosobo Catatkan Total Asset Rp151 Miliar
KSPPS Al Huda Wonosobo--
“Di samping itu, tarif layanan bagi hasil yang murah menjadi pertimbangan KSPPS Al Huda mengajukan pembiayaan ke LPDB-KUMKM. Setelah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo mengenai pembiayaan murah dari LPDB KUMKM, koperasi akhirnya memutuskan bermitra dengan LPDB-KUMKM,” kata Bambang.
Dana bergulir yang koperasi dapatkan, lanjut Bambang, dimanfaatkan untuk program-program penguatan pertahanan ekonomi koperasi. Dengan berlakunya berbagai program pemulihan ekonomi, usaha koperasi pun dapat tetap tumbuh dan kokoh kendati melewati fase pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Geliat usaha anggota koperasi maupun masyarakat umum sudah kembali berjalan normal dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Anggota pun telah memanfaatkan pembiayaan LPDB-KUMKM untuk penambahan modal usaha, kondisi ini merupakan hal yang baik bagi koperasi,” terang Bambang.
Lembaga pembiayaan seperti LPDB-KUMKM sangat penting kehadirannya dalam mewujudkan koperasi modern di Indonesia. Bambang menambahkan, dengan mengakses ke lembaga permodalan seperti LPDB-KUMKM, koperasi mendapatkan modal kerja dengan tarif layanan murah, sehingga menjadi harapan baru bagi kemajuan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan anggota.
BACA JUGA:Perkuat Koperasi Produsen Susu, LPDB-KUMKM Siap Tingkatkan Kerja Sama dengan Nestle
“Layanan yang diberikan LPDB-KUMKM kepada koperasi sudah baik, harapannya pelaku koperasi di tanah air diberi kemudahan dalam mengakses dana bergulir dengan persyaratan dan jaminan yang lebih mudah dan rendah, serta proses yang lebih disederhanakan lagi,” harap Bambang.
Transformasi Koperasi
Terkait strategi koperasi dalam meningkatkan produktivitas di tahun 2023, Bambang mengatakan, ada dua program akselerasi koperasi. Antara lain, program integrasi seluruh anggota ke dalam platform layanan integrasi, serta program membangun ekosistem Al Huda dimana inti dari ekosistem anggota adalah menyambungkan kebutuhan dan bisnis antar anggota dengan cara melakukan transaksi pembayaran digital melalui platform yang sudah disediakan Al Huda.
“Koperasi juga menerapkan langkah preventif untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah dan kondisi gagal bayar. Di antaranya, penjadwalan kembali dengan kebijakan 3R yaitu rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Rescheduling atau perpanjangan jangka waktu, reconditioning atau penataan ulang persyaratan pembiayaan, serta restructuring atau perubahan syarat untuk penambahan modal. Anggota juga diwajibkan menggunakan jaminan pada program pembiayaan yang ditawarkan koperasi, serta diikutsertakan dalam Program Taawun yakni Taawun kematian dan kebakaran,” jelas Bambang.
Senada dengan KSPPS Al Huda, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo turut mendorong koperasi untuk bertransformasi seiring berkembangnya zaman agar dapat berkontribusi dalam perekonomian daerah, terutama perekonomian nasional. Bukan hanya koperasi yang dituntut bertransformasi, LPDB-KUMKM juga menerapkan strategi pembiayaan dengan transformasi bisnis.
“Mulai dari e-proposal, yaitu pengajuan proposal pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM secara online melalui laman https://eproposal.lpdb.id/, digitalisasi arsip, dan pengelolaan keuangan melalui cash management system (CMS). Selain itu, LPDB-KUMKM juga melakukan program inkubasi melalui Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum (BLU),” jelas Supomo.
Kerja sama tersebut, lanjut Supomo, merupakan strategi LPDB-KUMKM dalam optimalisasi penyaluran dana bergulir kepada seluruh mitra koperasi di Indonesia. "Tercatat sampai dengan awal Maret 2023, penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM per 2023 telah mencapai Rp42,05 miliar, dengan penyaluran melalui pola konvensional sebesar Rp8,84 miliar, dan pola syariah sebesar Rp33,21 miliar. Sementara total pencairan dana bergulir sejak awal penyaluran di tahun 2008 hingga 2023 mencapai Rp15,87 triliun," tutup Supomo.
Sumber:
