Para Pakar Hukum Soroti Pendidikan Hukum Sebagai Solusi Tantangan Geopolitik Global

FIN.CO.ID - Di tengah suasana dunia yang tidak stabil serta eskalasi ketegangan akibat perang di Kawasan Eropa Timur dan juga Timur Tengah, mengakibatkan ketidak pastian di berbagai bidang, terutama ekonomi serta sosial politik, bukan hanya berdampak secara regional namun menyeret persoalan dalam negeri berbagai negara.

Seperti misalnya ketika terjadi serangan balasan Iran ke Israel pada tanggal 13 April 2024 menimbulkan berbagai spekulasi dan kecemasan dunia akan meluasnya perang tersebut serta dampaknya ke seluruh dunia oleh karena itu dunia perlu bergandengan tangan dalam memikirkan serta mencarikan jawaban terhadap peristiwa tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Dr. Wasis Susetio SH,MH, dosen fakultas hukum Universitas Esa Unggul yang juga ketua bidang kerjasama luar negeri Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) sekaligus CEO Pasqapro pada pembukaan 2nd International Conference on Changing Law yang kali ini mengambil tema Igniting Change Through Strategic Partnership for reaching Sustainable Development in Dynamic World.

Tema besar tersebut secara partial dapat dikerucutkan ke berbagai bidang termasuk Pendidikan, khususnya Pendidikan hukum, setiap negara harus mempunyai langkah-langkah antisipatif dan mencari solusi akibat berbagai peristiwa dunia saat ini melalui berbagai instrument dan salah satunya Pendidikan hukum. Assoc. Prof. Dr. Firman Freaddy Busroh, ketua Sekolah Tinggi Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) yang sekaligus membuka konferensi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Gedung Griya STIHPADA kota Palembang.

Firman juga, menyampaikan bahwa melalui konferensi yang menghadirkan 8 narasumber dari 8 negara, seperti Amerika Serikat, Belanda, Spanyol, Jerman, India, Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia ini, menjadi sebuah forum antar negara yang masing-masing memberikan kontribusi pemikiran terhadap skema, model serta wujud kerjasama yang efektif, bukan hanya melulu membahas secara institusional, namun lebih luas juga menyinggung urgensi Pendidikan hukum secara kultural untuk menjadikan dunia lebih mampu bersinergi dan berdamai untuk mencapai Sustainable Development  Goals (SGD).

Lebih lanjut dekan Universiti Kebangsaan, Prof. Jady Zaidi Hasyim memberikan pandangan yang lebih kongkrit terhadap kelanjutan acara ini yang akan membentuk suatu forum kerjasama antar Fakultas Hukum se ASEAN yang disebut Asean Law Networking Group (ALNG) yang akan dikukuhkan pada bulan Juni 2024 besok di Malaysia, dengan memfokuskan pada kerjasama yang bersifat strategic bukan hanya antar fakultas hukum namun juga para praktisi hukum serta industry dengan pendekatan legal framework yang lebih mampu menjawab tantangan global yang sangat dinamis saat ini.

Hal ini dibenarkan oleh Hanning Glasser, direktur German -Southeast Asean Center of Excellence for public policy and good Governance (CPG) yang melihat ke depan secara geopolitik kawasan ASEAN akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dunia yang harus dilandasi oleh semangat kebersamaan serta profesionalisme, termasuk para pelaku dan akademisi bidang hukumnya.

Dalam kesempatan kemarin, salah satu pembicara dari Utrecht Nederland, Dr. Pauline memberikan contoh adanya kerjasama antar 4 perguruan tinggi di Indonesia, yang kebetulan juga menjadi host dan co host acara konferensi tersebut, yaitu STIHPADA, UMI Makasar, Trisakti, dan Caritas papua untuk membuat penelitian dibidang strategis khususnya hukum telematika serta perkembangannya di uni eropa dan Indonesia.

Pembicara lainnya, yaitu Jeffrey Aperson dari National Council State Court of USA , memberi catatan perlunya kerjasama terhadap yurisdiksi hukum antar negara di bidang penegakan hukum, dan hal ini dapat dipelajari melalui kurikulum fakultas hukum ditambah dengan pelatihan-pelatihan antar negara yang bekerjasama.

---

Tentang Penulis

Sahroni

Sumber: