Raperda Penerapan ERP di 25 Ruas Jalan Ibu Kota Ditinjau Ulang Pemprov DKi Jakarta
Electronic road pricing (ERP) akan diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta-wikipedia-wikipedia
Raperda Penerapan ERP di 25 Ruas Jalan Ibu Kota Ditinjau Ulang Pemprov DKI Jakarta - Rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) tampaknya tak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sebab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau ulang pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait ERP.
Rencana penerapa ERP yang juga menyasar pada sepeda motor mendapat penolakan keras dari pengemudi ojek daring.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah meminta kembali raperda terkait ERP yang telah masuk di DPRD DKI Jakarta untuk proses pembahasan.
BACA JUGA:ERP Dinilai Melahirkan Diskriminasi, Pengamat: Mengapa Rakyat Harus Bayar Lagi?
BACA JUGA:Jenis Jenis Koperasi dan Fungsi Koperasi
“Kami akan koordinasikan dengan DPRD DKI untuk raperdanya dikembalikan ke pemprov,” katanya, Rabu, 8 Februari 2023.
Dijelaskannya, setelah raperda dikembalikan, pihaknya akan mengkaji lagi secara komprehensif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang salah satunya berisi aturan ERP.
Hal tersebut diungkapkan Syafrin saat menemui para pengunjuk rasa pengendara ojek online di Balai Kota Jakarta.
BACA JUGA:Tolak Penerapan ERP, Kantor DPRD DKI Jakarta Digeruduk Driver Ojol
Syafrin melalui pengeras suara lalu mengatakan akan memperjuangkan angkutan online dibebaskan dari ERP.
“Angkutan online akan kami perjuangkan untuk tidak kena ERP. Jadi apa yang menjadi tuntutan, ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali rancangan peraturannya,” katanya.
25 Ruas Jalan Bakal Menggunakan ERP
Sebelumnya 25 ruas jalan di Jakarta bakal diterapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.
Sumber:
