Jakarta

Raperda Penerapan ERP di 25 Ruas Jalan Ibu Kota Ditinjau Ulang Pemprov DKi Jakarta

Rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) tampaknya tak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Raperda Penerapan ERP di 25 Ruas Jalan Ibu Kota Ditinjau Ulang Pemprov DKi Jakarta
Electronic road pricing (ERP) akan diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta

Raperda Penerapan ERP di 25 Ruas Jalan Ibu Kota Ditinjau Ulang Pemprov DKI Jakarta - Rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) tampaknya tak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau ulang pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait ERP.

Rencana penerapa ERP yang juga menyasar pada sepeda motor mendapat penolakan keras dari pengemudi ojek daring.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah meminta kembali raperda terkait ERP yang telah masuk di DPRD DKI Jakarta untuk proses pembahasan.

BACA JUGA:ERP Dinilai Melahirkan Diskriminasi, Pengamat: Mengapa Rakyat Harus Bayar Lagi?

BACA JUGA:Jenis Jenis Koperasi dan Fungsi Koperasi

“Kami akan koordinasikan dengan DPRD DKI untuk raperdanya dikembalikan ke pemprov,” katanya, Rabu, 8 Februari 2023.

Dijelaskannya, setelah raperda dikembalikan, pihaknya akan mengkaji lagi secara komprehensif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang salah satunya berisi aturan ERP.

Hal tersebut diungkapkan Syafrin saat menemui para pengunjuk rasa pengendara ojek online di Balai Kota Jakarta.

BACA JUGA:Tolak Penerapan ERP, Kantor DPRD DKI Jakarta Digeruduk Driver Ojol

BACA JUGA:Lowongan Kerja 2023: PT KAI Properti Manajemen Buka Kesempatan Berkarir Bagi Lulusan S1 di Bawah 40 Tahun

Syafrin melalui pengeras suara lalu mengatakan akan memperjuangkan angkutan online dibebaskan dari ERP.

“Angkutan online akan kami perjuangkan untuk tidak kena ERP. Jadi apa yang menjadi tuntutan, ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali rancangan peraturannya,” katanya.

25 Ruas Jalan Bakal Menggunakan ERP  

Sebelumnya 25 ruas jalan di Jakarta bakal diterapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. 

Penerapan ERP akan diberlakukan untuk semua jenis kendaraan mulai dari sepeda motor hingga mobil dan truk.

Pejabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan rencana penerapan ERP akan diberlakukan secara bertahap.

ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan Ibu Kota Jakarta.

BACA JUGA:RUPS Setujui Pengunduran Diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Bank BTN

BACA JUGA:Bukan Cuma Dapat SALDO DANA, Tapi Anda Bisa Dapat Kesempatan Berkarir di Dana Indonesia, Ini Syaratnya

"Sampai 25 titik nanti bertahap," katanya, Kamis, 19 Januari 2023.

Dijelaskannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini.

Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.

Sembari menunggu penyelesaian regulasi, kata dia, Pemprov DKI Jakarta akan mengutamakan layanan transportasi publik. Misalnya, TransJakarta, LRT dan MRT Jakarta untuk menekan kemacetan di Ibu Kota.

BACA JUGA:Info Tarif Tol Terbaru, Jalan Tol Tangerang-Merak Naik Mulai 3 Januari 2023, Cek Daftarnya di Sini

BACA JUGA:Lowongan Kerja PT HM Sampoerna Telah Dibuka, Jangan Lewatkan Cek Informasi dan Persyaratannya di Sini

"Yang diutamakan itu, yang sudah ada, TransJakarta, sudah ada MRT, yang sudah ada LRT, itu yang kami utamakan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, salah satu jenis kendaraan yang terkena ERP adalah sepeda motor.

Terkait keberadaan ojek daring menggunakan sepeda motor, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berplat kuning atau kendaraan angkutan umum. 

Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berplat hitam.

BACA JUGA:Arus Balik Libur Tahun Baru di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Padat, Sistem Contraflow Diberlakukan

BACA JUGA:Samsung Galaxy A14 5G, Smartphone Perdana Samsung di 2023, Ini Specs dan Harganya

Pengecualian juga diberikan untuk sepeda listrik serta kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri selain berpelat hitam.

Kemudian, kendaraan korps diplomatik negara asing, kendaraan ambulans, kendaraan jenazah dan kendaraan pemadam kebakaran.

ERP di Jakarta rencananya berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB di 25 ruas jalan Ibu Kota sepanjang 54 kilometer (km).

Adapun 25 ruas jalan itu, yakni di Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Majapahit.

BACA JUGA:Link Download GB WhatsApp Apk v22.20, Jelajahi Fitur-Fitur Barunya di Sini GRATIS Anti Banned

BACA JUGA:PT Pelni Buka Lowongan Kerja, Informasi Syarat dan Pendaftarannya Cek di Sini

Kemudian, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati mulai dari simpang Jalan Ketimun 1 sampai simpang Jalan TB Simatupang.

Selanjutnya di Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan S. Parman mulai simpang Jalan Tomang Raya sampai Jalan Gatot Subroto.

Selain itu, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, Jalan Jenderal Ahmad Yani mulai simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai simpang Jalan Perintis Kemerdekaan.

Terakhir di Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen dan Jalan Gunung Sahari.

 

Berita Terkait