ERP Dinilai Melahirkan Diskriminasi, Pengamat: Mengapa Rakyat Harus Bayar Lagi?
Electronic road pricing (ERP) akan diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta-wikipedia-wikipedia
JAKARTA, FIN.CO.ID - Marak penolakan rencana pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar berbasis elektronik di sejumlah ruas jalan di Jakarta.
Kendati pun Pemprov DKI Jakarta menjadikan rencana penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan dan.
Namun, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru menciptakan diskriminasi dari sisi ekonomi di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Tolak Penerapan ERP, Kantor DPRD DKI Jakarta Digeruduk Driver Ojol
Hal itu juga diungkapkan Amir terkait dengan aksi penolakan ERP oleh pengemudi Ojol lewat unjuk rasa di depan DPRD DKI Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.
Menurut Amir, ERP cuma melahirkan diskriminasi karena jalan-jalan itu nanti cuma dapat dilewati mereka yang sanggup membayar.
Orang yang tidak sanggup membayar tidak dapat lewat di jalan-jalan umum itu.
"Ini benar-benar diskriminasi ekonomi," tandas Amir.
BACA JUGA:Siap-Siap! 25 Ruas Jalan di Jakarta Bakal Diterapkan ERP untuk Motor hingga Mobil
Walau sebenarnya, lanjut Amir, jalan itu untuk khalayak umum, bukan untuk orang kaya dan bukan juga untuk orang mampu.
Senada dikemukakan pengemudi ojol dalam demo menolak ERP.
Pemberlakuan ERP itu dianggap hanya untuk petinggi dan orang kaya.
Amir menambahkan, warga pemilik kendaraan telah bayar pajak, khususnya ketika mengurus Surat Izin Berkendara (SIM).
BACA JUGA: Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa Segera Disidangkan, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan
Sumber:
