Pengamat Puji Strategi Menteri Bahlil Genjot Investasi Lewat Hilirisasi: Jadikan Indonesia Negara Kuat di ASEA
Bahlil Lahadila (istimewa) --
“Jadi kebijakan pemerintah melakukan hiliriasi industi dan melarang ekspor bahan mentah adalah kebijakan yang tepat, ditengah perkembangan terkini perekonomian global begitu dinamis sekaligus menantang,” jelasnya.
“Ini menunjukan resesi global bertransmisi pada perlambatan investasi, perdagangan, produktivitas ekonomi, dan berdampak tingkat kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Diakui Yoseph Billie, persaingan ekonomi itu ada antar negara untuk menghalangi Indonesia maju, namun pergaulan global dan politik bebas aktif tidak bisa tanpa kesetaraan yang wajib menjadi prinsip bagi Indonesia, tidak boleh diatur oleh negara lain.
“Seharusnya negara-negara lain menghormati keputusan kebijakan Indonesia. Dalam upaya demi menggenjot pertumbuhan investasi yang berdampak pada ekonomi nasional dengan hilirasasi Industri. Yang kedepannya diharapkan Indonesia bisa menjadi negara industrialis, khususnya dibidang baterai mobil listrik dari bahan nikel dll,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hilirisasi industri yang merupakan salah satu wujud transformasi ekonomi di Indonesia bertujuan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi berbagai lapisan masyarakat.
“Hilirisasi itu tidak hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha investor tapi juga adalah kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah] yang ada di daerah agar tumbuh bersama-sama,” ujarnya.
Menteri Bahlil menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun mendapat tantangan, salah satunya berupa gugatan Uni Eropa yang dilayangkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Kebijakan ini, sekalipun kita ditekan dari sana-sini, untuk hilirisasi tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO,” katanya. (*)
.jpeg)
Sumber:
