Jakarta

UMP DKI Jakarta 2023 Ditetapkan Naik Jadi Rp4,9 Juta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta umumkan Besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2023.

UMP DKI Jakarta 2023 Ditetapkan Naik Jadi Rp4,9 Juta
Ilustasi Uang,: gaji atau upah atau bantuan tunai

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta umumkan Besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2023.

Pemerintah menetapkan UMP DKI Jakarta naik 5,6 persen sampai menjadi Rp 4.900.798. 

Penetapan UMP DKI Jakarta disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andriansyah.

Andriansyah menjelaskan jika UMP Jakarta tahun 2023 masih melakukan finalisasi.  Namun ia berharap tidak ada perubahan terkait penetapan UMP  kali ini.

BACA JUGA:UMP Yogyakarta Tahun 2023 Resmi Naik Jadi Rp1.9 Juta

BACA JUGA:Sah! UMP Sulawesi Utara Naik Jadi Rp3.485.000

"Sesuai usulan yang disampaikan pada saat rapat sidang dewan pengupahan 22 November 2022 Pengupahan mengusulkan sebesar 5,6 persen sesuai Permenaker No 18 Tahun 2022 menggunakan Alfa 0,2,"  ucap Andriansyah di Balai Kota, Jakarta pada Senin, 28 November 2022.

"UMP Pemprov DKI 2023 sebesar Rp 4.900.798," lanjutnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  bakal mempertimbangkan usulan buruh untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negata (PTUN) yang menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022.

"Terkait apa yang disampaikan (buruh) itu akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami," kata Riza Patria di Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022.

BACA JUGA:Besaran UMP Kalimantan Timur dan UMK IKN Nusantara 2023 Bakal Naik 4.45 Persen

BACA JUGA:UMP Jambi 2023 Rp2,9 Juta, Naik Rp244 Ribu atau 9,04 Persen dari UMP Jambi 2022

Menurut dia, Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta juga mempertimbangkan sembilan organisasi serikat pekerja yang juga menjadi tergugat intervensi dalam gugatan soal UMP 2022 di PTUN DKI Jakarta.

"Ada sembilan organisasi serikat yang menjadi tergugat intervensi itu akan menjadi perhatian," ucapnya.

Pemprov DKI, kata dia, memiliki batas waktu hingga 29 Juli 2022 untuk menentukan apakah akan melakukan banding atau menerima putusan PTUN DKI itu.

Sementara itu, perwakilan para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta diterima Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan DKI Hedy Wijaya dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri.

BACA JUGA:Katalog Promo Superindo Terbaru Hari Ini, Diskon Besar Akhir Bulan

BACA JUGA:RKUHP: Hubungan Seks di Luar Nikah Penjara 1 Tahun, Kumpul Kebo 6 Bulan

Sebelumnya, gabungan serikat buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.

Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Winarso menyatakan penolakannya terhadap putusan PTUN itu karena beberapa sebab di antaranya putusan itu keluar setelah revisi Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tentang UMP 2022 sudah dijalankan selama tujuh bulan.

Sehingga, kata dia, tidak mungkin kalau upah pekerja yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun, kemudian diturunkan di tengah jalan dan mengkhawatirkan munculnya konflik horizontal l antara buruh dengan perusahaan.

"Selama belum ada putusan di tingkat banding, maka masih berlaku upah yang lama. Putusan PTUN belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat," kata Winarso.

BACA JUGA:UMP Jambi 2023 Rp2,9 Juta, Naik Rp244 Ribu atau 9,04 Persen dari UMP Jambi 2022

Sebelumnya, PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan mengabulkan gugatan para pengusaha untuk seluruhnya.

Pengadilan juga membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 soal UMP 2022.

Selain membatalkan Kepgub, PTUN Jakarta dalam amar putusannya juga mewajibkan Anies selaku tergugat, mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.

PTUN Jakarta mewajibkan kepada Tergugat (Gubernur DKI) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP 2022 dengan besaran Rp4.573.845

Adapun besaran UMP 2022 sebesar Rp4.573.845 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.

Dengan begitu, besaran UMP 2022 yang sebelumnya ditetapkan Anies sebesar Rp4.641.854 turun menjadi Rp4.573.845.

Berita Terkait