Jakarta

Transparansi Anggaran, Pemprov DKI Diminta Buka Laporan Keuangan Formula E

Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk transparansi terhadap penggunaan anggaran menuai sorotan kalanga politisi di DPRD DKI Jakarta

Transparansi Anggaran, Pemprov DKI Diminta Buka Laporan Keuangan Formula E
Pembalap Jaguar TCS Racing Mith Evans keluar sebagai juara Formula E Jakarta E-Prix 2022.

JAKARTA, FIN.CO.ID – Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk transparansi terhadap penggunaan anggaran menuai sorotan kalangan politisi di DPRD DKI Jakarta.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI sejak awal meminta penjelasan tentang Formula E hingga lahirlah Interpelasi.

Hal itu dilakukan agar masyarakat di Jakarta khususnya tahu setiap penggunaan Anggaran APBD maupun apa kemanfaatan Formula E bagi warga Jakarta.

BACA JUGA:Tak Profesional, Lima Panitia Berdendang Bergoyang Digarap Polisi

Demikian ditegaskan Dwi Rio Sambodo, Sekretaris fraksi PDI Perjuangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Dwi Rio mengungkapkan hal itu untuk menanggapi santernya kabar bahwa Pj. Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), segera menyiapkan laporan keuangan Formula E.

Kabar instruksi Pj Gubernur pada Jakpro untuk lengkapi laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban APBD, beredar di lingkungan Pemprov DKI sejak minggu lalu.

Menurut Dwi Rio, Formula E menggunakan APBD.

BACA JUGA:Cegah Stroke Sedini Mungkin, Menkes Budi Sadikin Ajak Masyarakat Rutin Skrining

Sudah selayaknya laporan keuangan harus dipertanggung jawabkan.

Baik kepada pemerintahan maupun kepada publik.

“Pj. Gubernur memang berkomitmen untuk membangun tata pemerintahan yang melayani sekaligus transparan dan akuntable,” ujar dia.

“Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan sejak awal meminta penjelasan tentang Formula E hingga lahirlah Interpelasi, karena rakyat wajib tahu setiap penggunaan Anggaran APBD maupun apa kemanfaatan Formula E bagi warga Jakarta,” imbuh dia.

BACA JUGA:Pergoki Pencuri Motor Siang Hari, Pria Ini Justru Ditodong Pistol

Di sisi lain, Anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Syarief menilai, instruksi Heru merupakan hal yang biasa.

”Gubernur memiliki hak otoritas meminta laporan. menurut saya hal yang biasa,” tutur dia, Minggu (30/10/2022).

Belakangan ini, berbagai opini yang tersebar di publik menunjukkan bahwa persoalan Formula E di KPK belum clear.

Menurut Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto, banyak pihak mencoba menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghentikan penyelidikan dugaan korupsi Formula E. 

BACA JUGA:Saraf Kejepit Sering Dikira Sakit Pinggang Biasa, Kenali Bedanya agar Tidak Memburuk

Segala cara dilakukan untuk membentuk opini bahwa Formula E tak bermasalah atau clear. 

"Mereka khawatir bila KPK menaikan ketingkat peyidikan," kata dia. 

Padahal, KPK tak bisa ditekan. 

Untuk siapapun yang ingin bicara soal Formula E, sebaiknya membaca PP No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

BACA JUGA:ART Susi Tinggalkan Putri Candrawathi dengan Ricky dan Kuat di Kamar, Hakim: Tak Masuk Akal

"Intinya, diduga kuat Formula E tak bisa dianggarkan baik lewat Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020," imbuh Sugiyanto. 

Lantaran itu, maka pembayaran biaya komitmen fee Rp 560 miliar dari Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020 diduga adalah kesalahan fatal. 

"Dengan demikian, maka dugaan kerugian negara untuk kegiatan Formula E adalah total loss, yakni Rp 560 miliar<" tandas dia. 

Auditor BPK pun diduga kuat tak menyebutkan dugaan pelanggaran PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam LHP BPK tentang Formula E. 

BACA JUGA:Sering Ditemukan Pengendara Jatuh Akibat Tumpahan Oli di Ruas Jalan DKI Jakarta, Warga: Sangat Berbahaya

"Saat ini, saya sedang bikin tulisan dengan judul, 'Benang Merah Permasalahan Formula E'," ungkap Sugiyanto. 

Dalam PP N0. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sambung dia, diatur secara rinci syarat memasukan anggaran untuk kegiatan pada Perubahan APBD. 

Selain itu, PP tersebut juga menjelaskan tentang kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau tahun jamak. 

"Dengan demikian, maka diduga kuat anggaran kegiatan Formula E Rp 560 miliar tak bisa dimasukan lewat APBD DKI Jakarta, baik pada Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020," tambah dia.

BACA JUGA:Cuma 4 Tahun Nginap di Penjara Sukamiskin, Satu Lagi Koruptor Dapatkan Bebas Bersyarat 

Tentunya hal ini merujuk aturan pada PP N0. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia berharap, buku yang tengah disusunnya itu bisa membantu masyarakat memahami permasalah Formula E.

"Termasuk sebagai masukan untuk Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono," pungkas dia.

Berita Terkait