Jakarta

ASN DKI Punya Peluang Jadi Pejabat karena Banyak Kursi Kosong, Politisi: Pekerjaan Rumah PJ Gubernur

Kinerja aparatur Pemprov DKI di bawah komando Pj Gubernur Heru Budi Hartono menjadi sorotan politisi di Kebon Sirih

ASN DKI Punya Peluang Jadi Pejabat karena Banyak Kursi Kosong, Politisi: Pekerjaan Rumah PJ Gubernur
Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN).

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kinerja aparatur Pemprov DKI di bawah komando Pj Gubernur Heru Budi Hartono menjadi sorotan politisi di Kebon Sirih.

Pasalnya, hingga kini masih banyak kursi jabatan kosong.

Dikhawatirkan kondisi tersebut bisa menghambat kinerja Pj Gubernur DKI. 

BACA JUGA:Kelurahan Sukapura Jakarta Utara Minim Sarana Pengolahan Sampah, Kok Bisa?

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Cinta Mega berharap, sejumlah posisi kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta segera diisi. 

Sehingga kinerja Pemprov DKI lebih maksimal.

"Ini pekerjaan rumah (PR) buat PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk segera mengisi posisi yang kosong yang saat ini diisi plt," ujar dia saat berbincang dengan fin.co.id, Selasa (25/10/2022).

Menurut Cinta, pejabat-pejabat yang akan menduduki kursi kosong tersebit harus mumpuni. 

BACA JUGA:Terbongkar! Kamaruddin Sebut Putri Candrawathi Godain Brigadir J Namun Ditolak

"Harus ada fit and proper test untuk tiap-tiap posisi yang akan diisi," tandas dia.

Dengan demikian, sambung Cinta, pejabat yang mengisi kursi jabatannya sesuai dengan keahliannya.

"The right man on the right place," imbuh dia.

Sejumlah posisi kosong antara lain:

BACA JUGA:WhatsApp Down di Seluruh Dunia, Ini Respon Meta

- Kursi 4 deputi

- Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

- Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI

BACA JUGA:WhatsApp Down, Pengguna Kesulitan Mengirim Pesan

- Direktur RSKD Duren Sawit

- Direktur RSUD Pasar Minggu

Selain kursi jabatan tersebut, dinyalir masih banyak kursi jabatan pejabat eselon 3 dan 4 yang masih diisi oleh Plt, di antaranya jabatan camat. 

Di sisi lain, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah bikin gebrakan. 

BACA JUGA:Wanita Bercadar Todongkan Pistol ke Paspampres, Kapolda Metro Jaya: Bukan Aksi Teror

Ia sudah mengumpulkan sejumlah kepala dinas di TIM guna mengantisipasi banjir saat musim hujan tiba dan bakal melakukan rotasi pejabat.

Namun, sejatinya sejumlah paradoks membayangi kinerja Pj Gubernur DKI HBH ini?

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak menjelaskan kewenangan yang menyertai dan batasan waktu serta posisi Heru.

Apakah masih dalam posisi rangkap jabatan dengan Kesatpres?

BACA JUGA:Mengejutkan! Terungkap di Persidangan Ferdy Sambo Cs Ternyata Putri Candrawathi Ikut Tembak Brigadir J

Hingga kini, belum ada kejebelasan kewenangan melekat pada Pj Gubernur Heru Budi.

Merujuk UU, lanjut Amir, gubernur hasil Pilkada memiliki kewenangan mengelola anggaran, pembinaan kepegawaian, dan pengelolaan aset.

“Dalam peraturan yang ada, tiga kewenangan tersebut tidak melekat pada penjabat gubernur. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dari presiden tentang pelimpahan kewenangan tersebut kepada penjabat gubernur,” kata Amir.

Lalu terkait rencana rotasi pejabat, Pj Gubernur DKI tidak bisa serta merta mengganti pejabat tanpa usulan Sekretaris Daerah (Sekda).

BACA JUGA:Ruhut Sitompul Soroti Wanita Bercadar Bawa Senpi Terobos Masuk Istana Merdeka: Kasihan Ibu Ini

Hal tersebut merupakan kewenangan Sekda yang secara tegas diatur dalam perundang–undangan.

Paradoks tersebut menjadi lebih kompleks karena didorong pula oleh tuntutan masyarakat tentang penyelesaian kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras dan tanah Cengkareng Barat.

Terhadap paradoks–paradoks tadi, diperlukan ketegasan presiden mengenai kadar dan batasan kewenangan yang diberikan kepada Heru.

Mana kewenangan mandat dan mana kewenangan delegasi.

BACA JUGA:Kekasih Brigadir J Vera Simanjuntak Akhirnya Beri Kesaksian di Sidang Bharada E

“Menurut saya, pilihan presiden terhadap Heru tentu tidak didasarkan pada pertimbangan easy going,” kata Amir lagi.

Tentu saja Presiden tidak berkehendak menjadikan Heru sebagai seorang ‘flasher‘.

"Sekalipun Heru sendiri belum tentu seorang 'stormtrooper'," tukas Amir.

Berita Terkait