Jakarta

Kelurahan Sukapura Jakarta Utara Minim Sarana Pengolahan Sampah, Kok Bisa?

Sudin Lingkungan Hidup (LH) diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas pengolahan sampah dari sumbernya

Kelurahan Sukapura Jakarta Utara Minim Sarana Pengolahan Sampah, Kok Bisa?
Ilustrasi sampah.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Sudin Lingkungan Hidup (LH) diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas pengolahan sampah dari sumbernya.

Hal itu sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2019 dan Pergub 77 tahun 2020.

Sarana dan prasarana pengolahan sampah di lingkungan masyarakat RW 02, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, masih sangat minim. 

BACA JUGA:Isu Pungli Gerobak Sampah di Jakarta Pusat Mencuat, Pj Gubernur: Terima Kasih atas Laporannya

"Kasudin Lingkungan Hidup (LH) Jakut, Hariadi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah. Hal itu untuk mempermudah pengurus RW melakukan penyuluhan di masyarakat," ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah kepada fin.co.id, Selasa (25/10/2022).

Ia mengatakan, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk memotivasi dan menguatkan peranan masyarakat.

"Untuk wilayah RW 02, Ketua RW masih karateker. Harus diberikan fasilitas untuk penunjang. Agar penyuluhan bisa maksimal," kata dia.

Hadir dalam pelaksanaan sosialisasi Perda No 4 tahun 2019 yang dilaksanakan di wilayah RW 02, Sukapura, Jakarta Utara, yakni Achmad Rusiawan (Lurah Sukapura), petugas Sudin LH Jakut, serta sejumlah ketua RT. 

BACA JUGA:Terbongkar! Kamaruddin Sebut Putri Candrawathi Godain Brigadir J Namun Ditolak

"Antusiasme masyarakat harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga pelaksanaan Perda No.4 tahun 2019 dan Pergub 77 tahun 2020," tutup dia.

Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat, sebelumnya mencuat isu pungutan liar atau pungli terhadap tukang gerobak sampah di Cempaka Putih dan Johar Baru.  

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memanggil camat, Kepala Suku Dinas (Kasudin) Lingkungan Hidup Jakarta Pusat serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH).

Pemanggilan tersebut menyusul adanya laporan praktik pungutan liar (pungli) yang kini tengah ramai diberitakan.

BACA JUGA:Todong Anggota DPRD dengan Senjata Api, Begini Nasib Dua Tersangka

"Akan saya panggil camat, kasudin hingga kadis LH terkait informasi pungli tersebut," kata Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis 20 Oktober 2022.

Heru mengatakan akan menindak oknum yang terlibat pungli baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) atau petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). 

Terlebih terhadap ASN ada sanksi disiplin jika memang kedapatan lakukan pungli.

"Terima kasih atas laporannya terkait pungli dan saya akan tindaklanjuti ," ucapnya.

BACA JUGA:WhatsApp Down di Seluruh Dunia, Ini Respon Meta

Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat tengah melakukan pengecekan terhadap laporan adanya dugaan pungutan liar. 

Pengecekan dilakukan kepada petugas gerobak yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di salah satu depo tempat pembuangan sampah (TPS).

Plt Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Edy Mulyanto mengatakan pungli tidak dibenarkan, terlebih kepada petugas gerobak.

"Pungutan itu tidak benar. Tidak boleh itu dilakukan, apalagi sama perangkat-perangkat nya dari Sudin LH, mereka sudah punya gaji dan sudah difasilitasi oleh Sudin LH," kata Edy Mulyanto.

BACA JUGA:WhatsApp Down, Pengguna Kesulitan Mengirim Pesan

Edy mengatakan pihaknya tengah mengecek kebenaran laporan tersebut.

"Apabila ditemukan adanya pungli kepada petugas gerobak, maka akan ditindak tegas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumya, Isu pungutan liar (pungli) mencuat di sekitar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

Meski bukan rahasia lagi, namun korban pungli jarang berani mengungkapnya. 

BACA JUGA:Wanita Bercadar Todongkan Pistol ke Paspampres, Kapolda Metro Jaya: Bukan Aksi Teror

Selama ini, pungli di sekitar Dinas Lingkungan Hidup DKI sekadar buah bibir.

Hampir di seluruh tempat pembuangan sampah terjadi pungli.

Bahkan, banyak petugas pengangkut sampah yang menggunakan gerobak mengakui diminta menyetorkan uang pembuangan sampah per gerobak.

Kini, pungli tersebut terungkap.

BACA JUGA:Link Live Streaming French Open 2022: Ada Apriyani/Fadia, 8 Wakil Indonesia Berjuang ke 16 Besar

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memanggil camat hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Pasalnya, ia mendapat laporan pungli terhadap petugas gerobak oleh oknum PJLP (Pegawai Rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan).

"Nanti saya coba (panggil) Pak camat, dari Sudin Lingkungan Hidup juga. Saya panggil kepala dinasnya," ujar Heru Budi usai meninjau Labkesda DKI Jakarta, Rawasari, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022).

Ia juga bakal menindak tegas petugas PJLP jika terbukti melakukan pungli. 

BACA JUGA:Jaring Permanen Akan Dipasang di Aliran Sungai Kabupaten Bekasi, Usai 130 Ton Sampah Dibersihkan Selama 3 Hari

Oleh karena itu, penanggungjawan petugas PJLP akan dimintai keterangan.

Berita Terkait