Politisi Sarankan APBD DKI 2023 Prioritaskan Ketahanan Pangan untuk Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi
Ilustrasi APBD. (jpnn)--
Sebelumnya, kenaikan harga BBM bersubdi mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran kegiatan Pemprov DKI Jakarta.
Dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2022, terjadi penebalan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menjelaskan, pergeseran besaran alokasi anggaran itu merupakan konsekuensi langsung dari adanya Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2022 tentang Penyesuaian Terhadap Kenaikan Harga BBM.
“Yang terakhir itu ada regulasi Pergub nomor 47 tahun 2022 yang tema besarnya adalah penyesuaian terhadap dampak kenaikan BBM. Sehingga tadi kita lihat dari postur anggaran terlihat adanya sejumlah pergeseran baik penambahan maupun pengurangan,” ujar dia kepada fin.co.id.
Dia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta harus terus menunjukan performa kinerja terbaiknya hingga di berakhirnya tahun anggaran 2022.
Karenanya, seluruh program yang sudah direncanakan harus dioptimalkan untuk tercapai sesuai target.
“Ini mendekati berakhirnya tahun anggaran 2022 maka apapun yang sudah kita rencanakan dan kita tampilkan tersebut harus sama-sama kita maksimalkan capaiannya,” ungkap dia.
Di sisi lain, Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama mitra eksekutif bidang pemerintahan mulai melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2023.
BACA JUGA:Kebakaran Kubah Masjid Raya JIC, Pj Gubernur DKI Heru Budi: Penyebab Inti sedang Diteliti
Pembahasan sebagai tindak lanjut kesepakatan Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta dan eksekutif tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan menyempurnakan RKPD yang sudah disusun oleh eksekutif.
Dengan begitu, apa yang menjadi fokus dan pokok pikiran (Pikir) masyarakat yang belum dimasukkan bisa terakomodir dalam RKPD tahun 2023.
"Pembahasannya dimulai dari program di 2022 yang terkendala. Jadi kita paham apa masalahnya dan bila perlu kita masukkan di RKPD 2023," ujar Inggard, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/5).
Sumber:
