Terima Keluhan Mahasiswa soal KJMU Dicabut, DPRD DKI Bilang Begini
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak.-FIN/Antara-
FIN.CO.ID - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menilai, Pemprov DKI Jakarta terlalu kaku terkait dengan penilaian tingkat kemiskinan orang tua mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurut dia, seyogianya Pemprov DKI memahami kondisi ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19.
"Memang mahasiswa juga sudah banyak menyampaikan kepada kami anggota DPRD, saya pikir pemprov seharusnya tidak menetapkan begitu ketatnya persoalan kemiskinan orang tua murid ini dengan membuat Desil, Desil 0-10, dan kebetulan juga banyak hasil dari bawah itu juga enggak bener, tingkat Desilnya itu," kata Johnny kepada wartawan di Jakarta, Rabu 6 Maret 2024.
BACA JUGA:
- Soal KJMU Dicabut, Komisi E DPRD DKI Panggil Disdik Pekan Depan
- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Dicabut, Ini Penjelasan Pj Gubenur Jakarta Heru Budi
Dia menambahkan, data yang tidak valid menjadi masalah dalam program ini. Pasalnya, kata dia, tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya tidak mampu dianggap mampu yang mengakibatkan tidak dapat KJMU.
"Mereka yang tidak mampu malah dianggap mampu, tingkat kemiskinan seperti ini. Memang mungkin disdik mendapat data itu dari mereka seperti user, tapi saya pikir mulailah kita, pemprov harus punya sense of crisis lah," tuturnya.
Jhonny menyoroti urgensi penanganan dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Ia menekankan, perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
"Dampak ekonomi dari COVID itu kan masih menerpa masyarakat khususnya orang yang tidak mampu. Kenapa ini diterapkan begitu kaku? Saya pikir Pak Pj Gubenur harus turun tangan, dia harus turun gunung, tidak bisa hanya mendengarkan dari laporan laporan dari bawahan aja," paparnya.
Menurut dia, pendidikan merupakan hal penting sebagai investasi masa depan bangsa. Dia menegaskan, kemiskinan orang tua tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi.
"Yang kedua, kita kan katanya mau menuju Indonesia Emas bonus demografi, nah padahal salah satu keunggulan untuk bisa mencapai itu ya bagaimana SDM harus lebih ditingkatkan, melalui pendidikan," pungkasnya.
Maka itu, kata dia, Pemprov DKI tidak boleh lepas tangan mengenai hal itu. "Nah pemerintah engga boleh lepas tangan dengan pendidikan anak-anak, tidak boleh karena kemiskinan orang tua kita terampas masa depan anak anak untuk mencapai pendidikan tinggi," tuturnya.
Salah satu upaya untuk menyelesaikan kontroversi ini, menurut dia, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan menggelar pertemuan dengan Disdik DKI Jakarta. Rapat itu dijadwalkan akan dilaksanakan pean depan.
"Kami dari Komisi E minggu depan akan mengadakan rapat pertemuan, rapat dengar pendapat dengan Disdik, kami dengarkan nanti duduk masalah seperti apa," tegasnya.
BACA JUGA:
- KJMU, Program Kuliah Gratis bagi Mahasiswa Berprestasi, Cek Syaratnya
- Cara Daftar KJMU untuk Dapatkan Rp1,5 Juta Per Bulan dari Pemprov
(Fajar Ilman)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
