Politisi Senayan Nilai Pemerintah Tambah Beban Rakyat, Bertolak Belakang dengan Jargon Pemerintah
Polres Tangerang menjaga beberapa SPBU di Tangerang setelah adanya kenaikan harga BBM bersubsidi --
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kenaikan harga BBM dinilai kalangan politisi tidak mendengarkan suara rakyat.
Bahkan, dianggap sebagai sesuatu yang negatif.
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menegaskan, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat.
Kini, masyarakat baru bangkit dari pasca-Pandemi Covid-19.
(BACA JUGA:Driver Ojol Deg-degan Hadapi Kenaikan Harga BBM: Makin Sepi Aja Nih Penumpang!)
Tak hanya itu, kenaikan harga BBM bisa diartikan sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah kepada rakyat kecil.
“Innalilahi Wa Inna ilaihi Roojiuun. Pemerintah benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat. Pemerintah benar-benar tidak peduli lagi dengan kondisi masyarakat. Ini sangat bertolak belakang dengan jargon pemerintah ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Ternyata yang dilakukan pemerintah malah menambah beban rakyat,” ungkap Diah, Sabtu (3/9/2022).
Sebenarnya, sambung Diah, banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM bersubsidi.
(BACA JUGA:Protes Keras Kenaikan Harga BBM, Marak Aksi Mahasiswa di Tanah Air)
(BACA JUGA:Pengamat Ini Bilang Kenaikan Harga BBM Itu Sudah Tepat)
“PKS sendiri sudah sering memberikan masukan kepada pemerintah termasuk salah satunya pembatasan. Pembatasan di sini maksudnya pengetatan dan pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi,” urai dia.
Menurut Diah, kenaikan BBM bersubsidi merupakan musibah.
Sebab, pemerintah hanya mencari jalan cepat tanpa memperhatikan masyarakat.
(BACA JUGA:Harga BBM Naik, Polisi Lakukan Patroli Malam)
Sumber:
