fin.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan aset yang lebih efektif, dan akuntabel.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terhadap Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Pramono, berbagai strategi terus dilakukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, termasuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna memperluas sumber penerimaan daerah.
“Eksekutif berkomitmen menjaga kapasitas fiskal daerah dengan terus mendorong pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi, termasuk sektor properti, sebagai upaya memperluas basis penerimaan daerah yang berkelanjutan,” kata Pramono.
Ia menjelaskan, optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui peningkatan pengawasan penerimaan, pemanfaatan teknologi informasi, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).
Di sektor perpajakan, Pemprov DKI terus memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui pembaruan basis data wajib pajak, digitalisasi layanan pembayaran, penagihan aktif bersama instansi terkait, serta pemantauan transaksi secara real time melalui sistem E-TRAPT.
Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun anggaran 2025 tercatat mencapai 109,34 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui perluasan kanal pembayaran digital yang lebih mudah diakses masyarakat.
Pramono juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu penopang pembangunan Jakarta. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, serta pengembangan berbagai skema pembiayaan kreatif.
Di sisi belanja daerah, realisasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp76,09 triliun atau setara 88,51 persen dari total anggaran sebesar Rp85,98 triliun. Angka tersebut meningkat Rp6,04 triliun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
“Kualitas penyerapan anggaran harus diukur dari dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi terus dilakukan terhadap kualitas perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal,” pungkasnya.
Baca Juga
Selain memperkuat tata kelola keuangan, Pemprov DKI juga terus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui percepatan sertifikasi aset, penyelesaian persoalan hukum aset daerah, pengembangan sistem informasi aset terintegrasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terhadap Ranperda P4GN yang telah mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu ketahanan keluarga dan masa depan generasi muda.
Melalui regulasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan narkotika secara terpadu, mulai dari edukasi masyarakat, deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, layanan rehabilitasi, pembentukan Tim Terpadu P4GN, hingga pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi.
“Dengan disetujuinya Ranperda tentang P4GN, kami menegaskan komitmen untuk menyelamatkan generasi muda, melindungi masyarakat Jakarta dari ancaman narkotika, sekaligus mendorong lahirnya lingkungan sosial yang sehat, aman, produktif, dan berdaya saing,” tandas politikus PDIP ini.
