Pihak DPR RI juga memberikan sorotan tajam mengenai alokasi anggaran daerah yang tidak sehat akibat membengkaknya jumlah pegawai non-PNS. Rifqi berpesan jangan sampai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya dihabiskan untuk belanja pegawai.
Fenomena ini sangat merugikan warga karena memotong jatah anggaran untuk fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur dasar.
"Di beberapa kabupaten/kota, ada belanja pegawainya itu lebih dari 60–70 persen sehingga ruang fiskal untuk pembangunannya sangat kecil. Kita tidak boleh zalim kepada masyarakat. Jangan sampai APBD itu kemudian justru tidak dihadirkan untuk pembangunan, tetapi untuk belanja pegawai," ucapnya.
