Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengatakan, kemiskinan masih menjadi tantangan mendasar. Ditandai dengan menurunnya kelas menengah dan meningkatkan secara signifikan masyarakat rentan miskin.
“Hal ini menandakan tidak kokohnya perekonomian kelas menengah,” ungkapnya.
Menurutnya, goncangan ekonomi bisa dengan mudah mendorong kelompok rentan ke kemiskinan. Sementara salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah belanja kelas menengah.
Cak Imin juga mengingatkan Inpres Nomor 8 tahun 2025 untuk pengentasan kemiskinan. Juga target 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan target angka kemiskinan sebesar 5 persen pada tahun 2029.
Menurutnya, dalam program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial saja tidak cukup. “Perlu pemberdayaan sosial,” ucapnya.
“Pemerintah daerah berperan strategis sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan daerah. Pemda yang berhasil menurunkan kemiskinan akan mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Cak Imin juga memaparkan delapan langkah paket kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat. Meliputi: miskin ekstrem pasti kerja, 10 ribu hunian pekerja, penghapusan piutang iuran jaminan kesehatan, SMK go global, pasar 101 malam, renovasi dan rehabilitasi pesantren, reformasi agraria untuk orang miskin, serta percepatan pemulihan pasca bencana Aceh dan Sumatera.
Sebagai informasi diskusi panel dipandu Prisca Clarissa dengan narasumber Gubernur Banten Andra Soni, Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PMK Leontinus Alpha Edison, Sekretaris Satgas Konvergensi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Niken Ariati, serta dari Yayasan Tsu Tji Andri Manongko. (ADV)
