fin.co.id - Pemerintahan Inggris tengah meninjau rencana legislatif yang dapat menghapus Andrew Mountbatten-Windsor dari urutan takhta kerajaan.
Langkah ini muncul di tengah penyelidikan polisi yang sedang berlangsung terkait mantan Duke of York, yang tetap berada di posisi kedelapan dalam garis suksesi meski telah dicabut gelarnya, termasuk gelar “pangeran”, pada Oktober lalu.
Latar Belakang dan Proses Legislasi
Menteri Pertahanan Luke Pollard menyatakan bahwa langkah ini dianggap “hal yang tepat dilakukan,” terlepas dari hasil penyelidikan polisi.
Pemerintah dilaporkan bekerja sama dengan Istana Buckingham untuk memastikan bahwa Andrew tidak akan pernah berada “hanya sejarak satu napas dari takhta.”
Rencana ini akan membutuhkan persetujuan Parlemen Inggris, termasuk Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan, dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Raja.
Selain itu, dukungan dari 14 negara persemakmuran di mana Charles III adalah kepala negara, termasuk Kanada, Australia, Jamaika, dan Selandia Baru, juga menjadi syarat formal agar perubahan garis suksesi dapat diterapkan.
Reaksi Partai Politik dan Publik
Beberapa anggota parlemen, termasuk dari Liberal Democrats dan Scottish National Party (SNP), menyatakan dukungan terhadap potensi legislasi tersebut.
Sebagian anggota Partai Buruh juga menyatakan kesediaan mereka mendukung perubahan, meski beberapa menilai bahwa kemungkinan Andrew benar-benar menjadi raja sangat kecil.
Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menekankan pentingnya memberikan ruang bagi penyelidikan polisi agar dapat berjalan tanpa gangguan.
Baca Juga
Sementara itu, beberapa anggota parlemen Liberal Democrat menekankan agar prosedur hukum dijalankan tanpa tekanan politik.
Catatan Sejarah dan Konteks
Perubahan garis suksesi oleh legislasi terakhir kali terjadi pada 2013 dengan Succession to the Crown Act, yang memulihkan hak bagi individu yang sebelumnya dikeluarkan karena menikah dengan seorang Katolik.
