News . 26/11/2023, 08:27 WIB
FIN.CO.ID - Tumpang tindih dokumen di atas lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) terus jadi sorotan. Persoalan ini kerap terjadi dan menimbulkan persoalan hukum.
Leo Siagian, pengamat pertanahan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sedulur Jokowi menyebut tumpang tindih di atas lahan itu merupakan cara-cara mafia. Di dalamnya diduga melibatkan unsur aparat BPN dan penegak hukum.
Salah satu yang disoroti adalah tumpang tindih dokumen di atas lahan SHM di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dimana pemilik tanah Engki Wibowo dan Edwin Adiwinata dengan pengembang Perumahan Grand City Balikpapan, PT. Sinar Mas Wisesa.
Menurut Leo hal itu merupakan masalah klasik dan banyak terjadi di banyak tempat di Indonesia.
"Kita tahu persoalan tumpang tindih dokumen tanah itu bagian dari mafia. Jujur saya katakan, itu sebenarnya diciptakan," tegas Leo Siagian di Jakarta, Minggu, 26 November 2023.
BACA JUGA:
Sebenarnya, kata Leo, tidak terlalu sulit untuk mengurai siapa yang paling sah atas keabsahan dokumen yang ada. Petugas BPN tinggal mengecek mana dokumen yang lebih dulu ada dan bagaimana prosesnya munculnya.
"Kalau ada satu sengketa tanah bisa sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang puluhan tahun, itu semua, kan memang karena tidak ada niat baik menyelesaikan. BPN punya kewenangan membatalkan dokumen jika dipandang cacat. Tapi tidak dilakukan. Mengapa? Ya, tanya BPN," ucapnya.
Dikatakannya, dalam sistem administrasi pertanahan dikenal adanya istilah clean and clear. "Clean, artinya tanah tersebut tidak sedang digunakan untuk kegiatan ekonomi lain atau ditempati oleh orang lain yang tidak berhak," terang Leo.
"Sedangkan clear artinya ukuran tanah tersebut tepat, seperti yang tertera di sertifikat, serta cocok batas-batas. Nah, ketika kondisi itu semua baik biasanya petugas BPN menyatakan clean and clear, bahwa tanah tidak sedang bermasalah," sambungnya.
Karena itu, lanjutnya, BPN bisa melakukan verifikasi ulang pada dokumen kedua pihak yang sama-sama mengklaim dalam satu bidang tanah tersebut.
"Jadi mudah, kok. Kalau sertifikat Sinar Mas Wisesa ada yang janggal kan tinggal batalkan saja produknya. Ini sebenarnya mudah untuk mencari kebenaran yang sah atas dokumen yang ada, cuma masalahnya BPN mau gak untuk itu," tukasnya.
Kasus tumpang tindih dokumen tanah Engki Wibowo dan Edwin Adiwinata dengan Sinar Mas Wisesa, sebelumnya bahkan sudah dibawa ke BPN Pusat.
Oleh BPN Pusat, bidang tanah Sinar Mas Wisesa yang bersinggungan dengan milik Engki Wibowo dan Edwin Adiwinata kemudian dilakukan blokir atas permintaan pengacara Klara Sitinjak selaku kuasa hukum Engki Wibowo dan Edwin Adiwinata.
BACA JUGA:
Akan tetapi, masalah tumpang tindih itu hingga saat ini belum juga diselesaikan permasalahannya oleh Kepala Kantor BPN Kota Balikpapan, Herman Hidayat.
Bahkan, kasus tumpang tindih dokumen itu belum dituntaskan, tersiar kabar kalau Herman Hidayat akan melakukan pembukaan blokir. Dalam suratnya, Herman Hidayat menyampai alasan bahwa layanan blokir hanya berlaku untuk 30 hari.
"Sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017," demikian point ke 3 dari surat yang diterima Klara Sitinjak selaku kuasa hukum Engki Wibowo dan Edwin Adiwinata.
Atas hal itu, Klara Sitinjak mengaku keberatan. Pasalnya, pembukaan blokir sifatnya hanya menguntungkan satu pihak. Yaitu Sinar Mas Wisesa. "Kami merasa dirugikan. Ada apa ini, kami ajukan blokir supaya masalahnya dituntaskam dulu, kok blokirnya malah mau dibuka. Ada apa ini dengan Pak Kakan BPN Balikpapan?" ujar Klara.
Dalam kaitan itu pula, Klara meminta kepada Menteri ATR/BPN Pusat Hadi Tjahjanto agar turun ke bawah secara langsung untuk melihat dari dekat persoalan masalah pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat. "Pak Menteri harus turun biar tahu bagaimana kerja anak buahnya," tegasnya.
Menurutnya, kepemilikan tanah Engki Wibowo dan Edwin Adiwinata diperoleh dengan sah dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni, melalui proses lelang resmi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) Balikpapan.
BACA JUGA:
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id