FIN.CO.ID - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengadakan konsolidasi nasional guna menyikapi dinamika internal yang terjadi dalam organisasi.
Pertemuan ini dianggap sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi nelayan Indonesia, mulai dari perubahan iklim, maraknya ilegal fishing, hingga kesejahteraan yang belum merata.
Agenda konsolidasi mencakup pertukaran pendapat antara tokoh-tokoh HNSI dengan DPD dan DPC serta penetapan sikap terkait dinamika organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan AD/ART menjelang Munas Ke-8 HNSI.
Pembahasan mengenai rencana strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi juga menjadi bagian penting dalam konsolidasi ini.
BACA JUGA:
- Kejagung Terima SPDP Kasus Berita Bohong Rocky Gerung
- Polda Jateng Sebut Tidak Ada Permohonan SKCK Gibran Rakabuming Raka
Acara ini dihadiri oleh 20 perwakilan DPD yang sepakat untuk mencabut mandat dari Dr. Yusuf Solichien selaku Plt Ketua Umum sebelumnya, dan kemudian menyerahkannya kepada Dr. Anton Leonard.
Keputusan ini diambil setelah melalui proses demokratis dan konsultasi dengan anggota organisasi yang terjangkau.
"Setelah melalui diskusi panjang dan menimbang langkah-langkah penyelamatan organisasi, sesuai dengan AD/ART HNSI, DPD dan DPC menarik mandat karena pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang. Kami berharap Munas dapat diselenggarakan secepatnya agar roda organisasi dapat berjalan maksimal," jelas Chairil, Ketua DPD Sulsel, setelah menyerahkan SK mandat Plt Ketua HNSI kepada Anton Leonard, Minggu 21 Oktober 2023.
Agenda ini berhasil menyerap banyak masukan terkait dinamika yang dirasakan oleh DPD dan DPC, serta mereka mengharapkan perbaikan HNSI di masa depan.
BACA JUGA:
- Sah! Rapimnas Golkar Usung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
- Gibran Mencla Mencle Bergema di X: Lelaki yang Dipegang Kata-katanya, Sekali Dusta Gak Akan Dipercaya
Beberapa perwakilan DPD menyampaikan harapannya terkait perlakuan yang adil bagi semua daerah dan transparansi dalam pengelolaan organisasi.
Salah seorang perwakilan DPD Sulut, Jems Tuuk, menyatakan, "Kami berharap perlakuan sewenang-wenang kepada kami tidak dialami oleh rekan-rekan di daerah lainnya. Dan kedepannya, HNSI semakin baik sesuai dengan prinsip demokratisasi dan kedaulatan organisasi."
Harapan ini sejalan dengan upaya peningkatan efektivitas HNSI dalam menjalankan tugasnya mengayomi dan menyuarakan aspirasi nelayan Indonesia.
Langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh Plt Ketua Umum baru, Dr. Anton Leonard, di masa mendatang tentunya akan menjadi sorotan baik dari internal HNSI maupun dari masyarakat luas. Semoga konsolidasi ini menjadi awal perubahan positif bagi HNSI dan para nelayan Indonesia. (*)
