News . 21/04/2023, 17:05 WIB

Jadi Capres PDIP, Nama Ganjar Pranowo Pernah Disebut Terima Duit e-KTP

Penulis : Admin
Editor : Admin

Jadi Capres PDIP, Nama Ganjar Pranowo Pernah Disebut Terima Duit e-KTP - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai calon presiden (Capres) yang akan diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelum diumumkan sebagai capres, nama Ganjar Pranowo memiliki sejumlah track record yang tidak mulus.

Ganjar pernah menjadi sorotan dalam kasus pembebasan lahan Desa Wadas. 

Selain itu namanya juga disebut-sebut sebagai salah satu politisi yang menerima duit dalam kasus korupsi e-KTP. 

BACA JUGA:

Terakhir adalah terkait pernyataannya yang menolak Timnas Israel yang berbuntut pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Meski secara elektabilitas cukup tinggi, namun belakangan ini elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan. 

Berbeda dengan nama Prabowo Subianto yang makin menanjak.

Terkait kasus korupsi e-KTP, nama Ganjar Pranowo pernah disebut sebagai politisi penerima duit e-KTP sebesar USD500 ribu saat menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR 2009-2014.

BACA JUGA:

Namun Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pihaknya belum menemukan bukti keterlibatan Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. 

Ditegaskannya penyelidikan atau penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung bukti-bukti yang kuat.

"Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Gak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti," tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 April 2022.

Firli mengungkapkan jika ada pihak yang diduga terlibat dalam suatu perkara, namun alat buktinya tidak kuat, maka hal tersebut harus dihentikan.

BACA JUGA:

"Misalnya ada seseorang yang diduga melakukan suatu peristiwa pidana kalau buktinya tidak ada harus kita hentikan. Begitu juga orang-orang yang disebut (Ganjar). Justru kalau kita menyebut seseorang tanpa bukti itu keliru, inilah yang namanya kepastian hukum dan juga kepastian keadilan," jelasnya.

Munculnya nama Ganjar dalam korupsi e-KTP berawal dari pernyataan Setya Novanto dalams sebuah persidangan yang menyebut Ganjar Pranowo menerima aliran dana proyek e-KTP. 

Setya Novanto mengungkapnya kala Ganjar Pranowo bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor.

Dalam pengakuannya, Setya mengatakan ada 4 orang yang melapor kepadanya terkait Ganjar menerima uang e-KTP. 

BACA JUGA:

Keempat orang yang melapor tersebut adalah anggota Komisi II Fraksi Golkar Mustokoweni (almarhum), anggota Komisi II Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono (almarhum), anggota Komisi II Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Yang pertama, almarhum Mustokoweni dan Ignatius Mulyono pada saat ketemu saya, menyampaikan telah sampaikan dana uang dari Andi untuk dibagikan ke Komisi II dan Banggar DPR," ujar Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Kamis, 8 Februari 2018.

"Kedua, Ibu Miryam menyatakan hal yang sama. Ketiga waktu Andi ke rumah saya, itu sampaikan telah berikan uang, dana, berikan ke teman-teman Komisi II dan Banggar dan untuk Ganjar sekitar bulan September sejumlah USD500 ribu," lanjutnya.

BACA JUGA:

Pada Maret 2017 beredar bocoran dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani ke publik. 

Dalam BAP itu Miryam mengaku satu-satunya pimpinan Komisi II DPR RI (2009-2014) yang menolak suap terkait proyek pengadaan e-KTP adalah Ganjar Pranowo.

Pada BAP bocoran itu, tercatat Miryam diperiksa empat kali sebagai saksi atas terdakwa Sugiharto yaitu pada 1, 7, dan 14 Desember 2016 serta 24 Januari 2017.

Pada dokumen itu, Miryam mengaku mendapat perintah dari Pimpinan Komisi II untuk membantu mengoordinir pemberian dari Ditjen Dukcapil dan mengaku menerima dua kali pengiriman suap dari Sugiharto. 

BACA JUGA:

Selanjutnya, sesuai perintah Chairuman Harahap selaku Ketua Komisi II saat itu, dia membagi uang dalam amplop terpisah dan diserahkan kepada nama-nama yang terdata dalam daftar.

Pengakuan Miryam di BAP bocoran itu juga menyebutkan para pimpinan Komisi II seluruhnya menerima uang USD 3.000 kecuali Ganjar Pranowo. 

Tercatat, Miryam mengaku memberikan 10 ribu dolar AS dan 15 ribu dolar AS kepada Ganjar, namun duit itu dikembalikan lagi kepada dirinya.

Miryam kemudian menyerahkan suap itu kembali kepada Yasonna Laoli selaku Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP di Komisi II DPR RI. Di pemeriksaan lain, Miryam juga menyatakan Ganjar menolak pemberian suap lain senilai USD 3000. 

BACA JUGA:

Sebagai Informasi, KPK telah menetapkan empat tersangka baru kasus korupsi proyek e-KTP pada Agustus 2019. 

Keempat tersangka itu antara lain, mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi; dan Dirut PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara yang sama. 

Sebelumnya, sebanyak tujuh orang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai Rp 5,9 triliun dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id