Prajurit TNI Gugur di Papua, Respon Geram KSAD Jenderal Dudung: KKB Biadab
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengaku geram dengan ulah dan aksi teror KKB Papua.
Prajurit TNI Gugur di Papua, Respon KSAD Jenderal Dudung: KKB Biadab - Seorang Prajurit TNI AD gugur usai diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua pada Sabtu, 15 April 2023.
Selain itu, dikabarkan masih ada sejumlah anggota TNI lainnya yang belum diketahui keberadaannya karena hilang kontak paska penyerangan.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengaku geram dengan ulah dan aksi teror KKB Papua.
Baca Juga
KSAD Jenderal Dudung menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit-prajurit terbaik TNI AD yang melaksanakan tugas negara di Papua.
BACA JUGA:Prajurit TNI Gugur Ditembaki KKB Papua, Panglima TNI Instruksikan Kerahkan Bantuan Tempur
Khususnya yang baru saja terjadi terhadap prajurit Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna yang sedang melakukan operasi pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga.
Dikatakannya, jatuhnya korban jiwa di kalangan aparat keamanan dan warga sipil menjadi buktiu biadabnya KKB Papua.
“Ini menjadi bukti dari kebiadaban Kelompok Separatis Teroris Papua yang terus menerus memberikan teror kepada masyarakat maupun alat negara yang sedang bertugas,” katanya dalam keterangannya dikutip, Selasa, 18 April 2023.
BACA JUGA:Anggota Gugur oleh KKB Papua, Pengamat: TNI Harus Terjunkan Pasukan Siap Tempur
Langkah selanjutnya, Jenderal Dudung menegaskan akan memerintahkan seluruh jajaran TNI AD untuk terus menyiapkan pasukan dalam rangka mendukung segala bentuk tugas operasi militer sesuai kebijakan Panglima TNI.
“TNI AD juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pembinaan latihan bagi prajurit dan satuan yang akan ditugaskan untuk melaksanakan operasi militer, serta mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi), serta wewenang dan tanggung jawab yang ada pada TNI AD,” katanya.
Libatkan Pasukan Khusus Berantas KKB Papua
Anggota Komisi I DPR Christina Aryani meminta pemerintah segera melibatkan TNI dalam menghadapi KKB Papua.
Christina Aryani menyampaikan rasa dukanya atas gugurnya Pratu Miftahul Arifin di pos penjagaan TNI penyelamat pilot Susi Air.
Baca Juga
BACA JUGA:
"Dukacita mendalam pada keluarga besar TNI dan keluarga prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin yang gugur," ujarnya dalam keterangannya, Senin, 17 April 2023.
Dia berharap prajurit lain yang masih dalam pelarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.
Meski begitu, informasi yang didapatkan sejauh ini masih simpang siur, tapi dia percaya situasi ini bisa diatasi dengan baik.
Dia menilai kesempatan ini dapat menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan keamanan di Papua.
Baca Juga
BACA JUGA:
Untuk itu, perlu ada kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang dilakukan selama ini.
"Pertanyaannya apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil untuk merespon kasus demi kasus saja?" katanya.
Menurut dia, peta besar solusi gangguan keamanan di Papua harus segera dirumuskan.
Sebab, beberapa kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan ekonomi, akan tetapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan.
BACA JUGA:
"Kami tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil," tambah dia.
Selain itu, sambung Christina, kebijakan ini sangat penting dirumuskan karena selama ini TNI digerakkan di Papua untuk mendukung operasi penegakan hukum oleh Polri.
Hal ini mengingat pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021.
Sehingga, sudah waktunya peraturan presiden (perpres) pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diundangkan agar jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI.
BACA JUGA:
Christina juga melihat prajurit sering mengalami dilema ketika dikaitkan dengan HAM.
Padahal situasi di Papua saat ini bisa disebut dalam kondisi tidak menentu.
Adapun personel TNI hingga Polri menjadi korban bahkan warga sipil juga ikut menjadi korban.
"Kami sungguh berharap agar segera ditemukan solusi yang baik untuk tetap mewujudkan Papua sebagai tanah damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Christina.