Menurut Timboel, Pasal 32 huruf c UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengamanatkan setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
Ia mengatakan, seluruh fasilitas rumah sakit, yang sudah bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, wajib menerima pasien JKN yang dalam kondisi gawat darurat.
"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan menyatakan Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera, untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan," katanya.
Ketentuan regulasi tersebut diduga kuat dilanggar oleh tenaga medis di RSUD Ciereng yang menyebabkan meninggalnya Kurnaesih dan bayinya, kata Timboel.
BACA JUGA: Warga Muba Sumatera Selatan Minta Tambang Minyak Bumi Tradisional Dilegalkan
Kepala Dinas Kesehatan Subang, Maxi, memastikan Kurnaesih termasuk sebagai pasien BPJS Kesehatan. "Beliau pasien BPJS Kesehatan," katanya.
Peristiwa yang dialami warga Kampung Citombe, Kabupaten Subang itu terjadi pada 16 Februari 2023.
Saat itu Kurnaesih mengalami gejala risiko tinggi ibu hamil yang memerlukan perawatan intensif gawat darurat.
Namun sejumlah layanan ICU di sejumlah rumah sakit setempat sedang penuh. Bidan yang mendampingi Kurnaesih sempat membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng Subang untuk memperoleh layanan di Unit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
BACA JUGA: Panglima TNI Tolak Bantuan Selandia Baru Cari Pilot Susi Air: Saya Masih Mampu
Petugas jaga justru mempertanyakan persyaratan rujukan dari pasien, yang berujung pada kekecewaan keluarga, hingga memilih untuk mencari rumah sakit lain.
Kurnaesih yang sedang hamil sembilan bulan akhirnya meninggal saat sang suami berupaya membawanya ke rumah sakit di kawasan Bandung, Jawa Barat.
