Ternyata Begini Modus Licik Mafia Tambang Melancarkan Hostile Take Over
Ternyata begini modus licik melancarkan hostile take over yang banyak dipraktikkan para mafia tambang.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ternyata begini modus licik melancarkan hostile take over yang banyak dipraktikkan para mafia tambang.
Salah satu cara kerja mafia tambang adalah upaya paksa untuk mengambil perseroan pemilik sah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan menggunakan proses hukum yang terlihat legal melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat.
Dalam catatan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso model kejahatan yang disebut hostile take over tersebut merupakan modus konvensional yang banyak dilakukan para pelaku mafia tambang.
Baca Juga
"Dengan tujuan mengambil alih perseroan legal secara murah meriah," kata Sugeng di Jakarta, Sabtu, 24 Desember 2022.
Modus itu pula yang terjadi pada kasus perseteruan PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) pemilik saham mayoritas perusahaan nikel PT Citra Lampia Mandiri (CLM) dengan PT Aserra Mineralindo Investama (AMI) d/h PT. Aserra Sejahtera Investama (AMI).
Dalam kasus tersebut, proses pengambilalihan paksa CLM didahului proses legal berupa Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) senilai US$28,5 juta yang baru dibayarkan US$ 2juta oleh grup Aserra.
Kemudian dilanjutkan dengan pertarungan hukum baik melalui RUPS maupun peradilan umum, dan berakhir dengan eksekusi paksa di lapangan dengan bantuan kepolisian.
"Jadi dengan modal kurang dari 10 persen, AMI mau take over CLM yang memiliki IUP legal tanpa ada itikad untuk membayar sisanya yang US$26,5 juta atau hampir setengah triliun rupiah," ucap Sugeng.
BACA JUGA:Cipta Lampia Mandiri Ambil Langkah Tegas ke CPS Buntut Akses Database Diberikan ke Pihak Lain
PJBB CLM Diteken Ketika Holding AMI Pailit
Menjelaskan latar belakang pertikaian APMR Group dengan Aserra Group yang sudah berjalan selama empat tahun, Direktur APMR dan salah satu pemilik saham CLM Thomas Azali mengungkapkan AMI tetap tidak terlihat beritikad melunasi kekurangan bayar mereka yang sebesar US$26,5 juta, walau telah diberikan waktu perpanjangan di tahun 2019.
"Tapi ketika kami ingin mundur untuk mencari pembeli lain, mereka tidak terima," ujar Thomas.

Tambang nikel (net) --
Baca Juga
"Jadi dengan DP (down payment) US$2 juta, kami digantung seumur hidup," sambung Direktur APMR itu.
Di kemudian hari, Thomas Azali dkk mengetahui dari berbagai pemberitaan bahwa ketika itu PT Apexindo Duta Pratama Tbk (APEX), holding Aserra Group ternyata tengah mengalami masalah keuangan berat hingga nyaris dipailitkan oleh para krediturnya.
"Artinya, saat menandatangani PJBB itu sebenarnya mereka sudah tidak punya uang, tapi tetap ngotot karena ingin mencaplok perusahaan kami," beber Thomas.
"Bisa jadi sejak awal sebenarnya mereka tidak berniat investasi ke CLM tapi hendak menguasai saham APMR secara illegal dengan proses hukum yang seolah-olah legal," lanjutnya.
Selain itu Direktur APMR pemilik saham mayoritas CLM Emmanuel Valentinus Domen (Manuel) membeberkan sejumlah pemberitaan terkait kepailitan APEX pada periode 2018-2019.
Baca Juga
BACA JUGA:Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong P19, Penyidik Punya Waktu 14 Hari
Antara lain, lanjut Emmanuel, seperti dimuat dalam pemberitaan Investor di mana Apexindo sempat menjalani sidang PKPU pada 26 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kendati kemudian mayoritas kreditur menerima proposal perdamaian yang ditawarkan APEX pada 13 Mei 2019.
Dalam pemberitaan Bisnis pada 15 Mei 2019, berdasarkan tahap verifikasi PKPU ketika itu, APEX memiliki total utang sebesar Rp5,81 triliun yang tersebar di 335 kreditur.
Utang-utang tersebut, dalam pemberitaan tersebut, timbul dari kegiatan perseroan dalam menjalankan usahanya.
BACA JUGA:Pemerintah Indonesia Diminta Tegas Berantas Mafia Tambang dan Backing-annya
Saat dibelenggu PKPU yang diajukan salah satu kreditur pada 8 Maret 2018, Dirut APEX Zainal Abidinsyah Siregar menyatakan perusahaan yang dipimpinnya tidak dalam kondisi terbaik karena harga minyak yang anjlok sejak 2016.
Selanjutnya, laporan CNBC Indonesia pada 1 Juli 2019 memaparkan, emiten pertambangan minyak dan gas bumi itu kena denda dan disuspen BEI karena tidak menyetorkan Laporan Keuangan 2018.

Ilustrasi pertambangan nikel.-clmmining.com-
Melansir laporan keuangan APEX per 30 September 2018, kondisi kinerja keuangan APEX tercatat memiliki nilai buku ekuitas negatif sebesar Rp US$ 81,66 juta.
Untuk masalah pertikaian APMR vs Aserra Group ini, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso berpendapat, kalau penegak hukum memang memiliki political will, soal hukum antara CLM dengan AMI sebenarnya bukan masalah rumit.
BACA JUGA:IKA Unhas akan Berikan Beasiswa ke Anak Korban Tarik Tambang di Makassar
Menurut Ketua IPW tersebut, pihak berwenang tinggal menilai dari status PJBB senilai US$28,5 yang baru dibayarkan sebesar US$ 2juta.
"Itu kan masalah sederhana, ada utang sejumlah US$26,5 juga yang belum dibayarkan," tutur Sugeng.
Kriminalisasi dan Keberpihakan Polisi
Hal lain yang menjadi catatan IPW dalam berbagai kasus mafia pertambangan di Indonesia adalah keberpihakan polisi.
BACA JUGA:Babak Baru Kasus Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim, Bareskrim Fokus Selesaikan Pemberkasan
Ketika polisi berpihak pada salah satu pihak, menurutnya, ada kecenderungan pihak lawan akan 'dibabat' dengan mekanisme hukum pidana atau yang biasa disebut kriminalisasi.
Hal itu juga yang terjadi pada Thomas Azali dkk dari APMR Group. Thomas Azali menegaskan, masalah antara CLM dengan AMI yang sudah berjalan selama empat tahun adalah murni masalah perdata.
Namun kemudian Zainal Abidinsyah dkk berusaha memidanakan Thomas Azali dkk, dengan berbagai tuduhan yang dicari-cari.
Selain terjadi pada board of director CLM dan APMR, IPW memaparkan kasus serupa juga terjadi pada perusahaan batubara PT Rantau Utama Bhakti Sumatera (RUBS) yang masih bergulir sampai sekarang.
BACA JUGA:Ledakan Tambang Sawahlunto, Ini Penjelasan Kepala Teknik Tambang PT NAL
Kasus ini menyangkut Hanifah Husein, istri mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN almarhum Ferry Mursyidan Baldan.
Menurut Sugeng Teguh Santoso, sebagai investor yang memberikan pinjaman modal untuk pengelolaan perusahaan tambang, Hanifah dan dua petinggi RUBS lainnya justru dilaporkan dan dijadikan tersangka dengan tuduhan penggelapan saham, sementara uangnya tidak kembali.
"Ini contoh kriminalisasi yang terjadi. Mafia tambang menggunakan kekuatan dan menjual pengaruh (trading influence) orang-orang yang punya afiliasi dengan pihak berwenang," ungkap Sugeng.
"Orang-orang yang terlibat dalam sengketa biasanya merangkul orang yang punya kewenangan hukum, kekuasaan bahkan politik," pungkasnya.