Nasional . 13/12/2022, 15:30 WIB

Putusan PK Menangkan Yayasan CHHS

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Mahkamah Agung dalam putusan No 1131 PK/PDT/2022 tertanggal 30 November 2022, menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali pihak Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera (CHHS) Surabaya. 

Advokat Ronald Talaway yang mendampingi pihak yayasan, menyatakan belum menerima putusan tersebut. “Relaas (pemberitahuan) putusan saja belum terima. Apalagi putusannya,” ujar Talaway pada Selasa, 13 Desember 2022.

BACA JUGA:Gugatan UU Pemilu Partai Buruh Kandas di Mahkamah Konstitusi

Talaway dalam peninjauan kembali minta Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 346 /Pdt.G/2021 /PN Sby, menolak gugatan Mulya Hadi sepenuhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Mulya Hadi tidak dapat diterima. 

Dia menolak memberi keterangan rinci. Katanya, dia tidak berani menebak isi putusan Mahkamah Agung, karena belum menerima salinan putusan perkara itu.

Kronologis perkara ini bermula saat Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera (CHHS) dan tetangganya membeli lahan di Jalan Puncak Permai di Surabaya dari pengembang PT Darmo Permai dalam dekade 1990-an. 

Kedua pihak menguasai lahan yang keseluruhannya sekitar 1 hektar tersebut secara fisik, terhitung sejak saat pembelian. 

BACA JUGA:Buntut Kasus Suap Hakim Agung, KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung, Ada Dugaan Pemberian Lain

Tiba-tiba, muncul Mulya Hadi dkk yang mengaku ahli waris dari Randim P. Warsiah, yang disebutkan dulunya pemilik tanah tersebut. 

Mereka pada tahun 2021 menggugat Yayasan CHHS dan tetangganya di Pengadilan Negeri Surabaya melalui dua perkara yang berbeda.

Persidangan gugatan terhadap yayasan berlangsung kurang dari sebulan. Mulya Hadi dkk mengajukan bukti-bukti antara lain berupa keterangan pemilikan lahan, keterangan penguasaan fisik dan keterangan lainnya yang diketahui Lurah Lontar. 

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Itong Isnaeni Hidayat pertengahan Mei 2021 memutus Yayasan CHHS melakukan perbuatan melawan hukum dan Mulya Hadi dkk adalah pemilik sah atas lahan tersebut.

BACA JUGA:Ketua KPK Ancam Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Langsung Beri Pernyataan Mengejutkan

Tahun 2021, lahan milik yayasan sudah dieksekusi dan diduduki oleh pihgak Mulya Hadi dkk. Akhir November 2022, Majelis hakim lainnya di Pengadilan Negeri Surabaya juga menghasilkan putusan senada bagi gugatan Mulya Hadi dkk atas lahan yang dimiliki tetangga yayasan.

Sementara itu, kasus gugatan terhadap tetangga yayasan kini masih di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. 

Di tingkat pengadilan negeri, baik yayasan maupun tetangganya dinyatakan kalah. Di tingkat pengadilan tinggi, lagi-lagi Mulya Hadi memenangkan gugatannya terhadap tetangga yayasan dengan obyek lahan seluas 6875 m peresegi.

Sementara itu, Albert Kuhon yang bertindak sebagai juru bicara tetangga yayasan menjelaskan, Hakim Itong Isnaeni dan panitera Hamdan yang menangani perkara gugatan terhadap yayasan, pada awal tahun 2022 tertangkap tangan menerima suap dalam kasus lain.

BACA JUGA:Adanya Keterlibatan Hakim dalam OTT KPK di Mahkamah Agung, Masih Didalami Komisi Yudisial

Pada Oktober 2022, hakim dan panitera dari Pengadilan Negeri Surabaya itu dipidana secara terpisah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. 

Panitera Hamdan dinyatakan terbukti menerima uap dan dipidana 4 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta. Sedangkan Hakim Itong dipidana lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Sementara, yayasan yang didampingi Ronald Talaway mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya. 

Yayasan meminta agar Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri, menolak semua gugatan Mulya Hadi dkk atau menyatakan gugatan itu tidak bisa diterima. 

Mahkamah Agung memutus perkara itu dengan mengabulkan permohonan pihak yayasan.

BACA JUGA:Kasus Suap Mahkamah Agung, KPK: Harusnya Pilar Keadilan, Ternyata Menjualnya dengan Uang

Albert Kuhon menjelaskan, perkara gugatan Mulya Hadi dkk kepada Yayasan CHHS maupun tetangganya sangat identik satu sama lain. 

Bukti-bukti yang diajukan dalam kedua perkara tersebut sama. Keseluruhan luas lahan yang dipermasalahkan Mulya Hadi dkk adalah sekitar 10.000 meter  persegi. 

Mulya Hadi dkk menggugat yayasan atas kepemilikan lahan seluas sekitar 3.150 meter persegi dan tetangga yayasan sisanya.

Pihak yayasan tidak tahu mereka digugat, sehingga tidak pernah hadir dalam persidangan. 

Melalui beberapa kali persidangan, majelis hakim yang diketuai Itong Isnaeni Hidayat memutus pihak yayasan melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan Mulya Hadi dkk sebagai pemilik atas lahan sekitar 3.150 meter persegi di Kelurahan Lontar yang sudah dikuasai yayasan selama puluhan tahun.

BACA JUGA:KPK Lakukan OTT Terkait Kasus di Mahkamah Agung, Sejumlah Uang Diamankan

Mulya Hadi dkk meminta penetapan kemudian mengeksekusi lahan itu. Belakangan setelah mengetahui persoalannya, pihak yayasan minta bantuan Ronald Talaway untuk mengajukan peninjauan kembali.

Pihak tetangga yayasan juga mengalami nasib serupa di Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis hakim di sana memutus Mulya Hadi dkk sebagai pemilik yang sah. 

Padahal baik yayasan maupun tetangganya sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan atas lahan mereka.

Di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, lagi-lagi Mulya Hadi memenangkan perkara atas tetangga yayasan dan dinyatakan berhak atas tanah di dekat lahan yayasan. Perkaranya sekarang di tingkat kasasi.

Diduga Mulya Hadi dkk menggunakan keterangan dan dokumen palsu. Sehingga bisa memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya maupun di pengadilan tinggi. 

BACA JUGA:Beredar Informasi Putusan Mahkamah Agung Pandemi Covid-19 Telah Berakhir, Cek Faktanya

Kasus itu dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri oleh Wahyu Widiatmoko yang mewakili tetangga yayasan selaku korban.

Dalam laporannya akhir Maret 2022, Wahyu Widiatmoko mengadukan adanya dugaan pidana yang dilakukan oleh Mulya Hadi dan kawan-kawan. 

Diuraikan Mulya Hadi dkk diduga melakukan pemalsuan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Penyelidikan kasus itu dipimpin oleh Dirtipidum kala itu yakni Brigjen (Pol) Andi Rian (kini Kapolda Kalsel).

Andi Rian pada akhir November 2022, mengelak memberi keterangan mengenai kasus itu. “Silakan hubungi Kasubdit yang menangani. Saya sudah pindah tugas,” ujar Andi Rian. 

Penggunaan keterangan palsu itu, mengakibatkan Mulya Hadi dkk memenangkan perkara perdata sengketa pertanahan. 

BACA JUGA:UU IKN Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Dana Pembangunan Capai Rp501 Triliun Rawan Dikorupsi

Melalui putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, Mulya Hadi bersama kelompoknya bisa mencaplok lahan seluas sekitar 10.000 m persegi di kawasan Darmo Permai, Surabaya.

Albert Kuhon menuding, kelompok tersebut beranggota orang yang mengaku ahli waris pemilik tanah, dan ada juga bekas lurah, pengacara, hakim, panitera, pihak LSM  dan pemodal. 

“Gerombolan mafia tanah itu sangat lihai dan hanya bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya jika polisi bersungguh-sungguh,” terang Kuhon di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022.

Kuhon menjelaskan, orang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah, berpura-pura menjadi ‘orang kecil’ yang buta hukum. 

Padahal, Kuhon sudah menelusuri dan mendapatkan rekam jejak mereka yang sering berperkara soal sengketa tanah di pengadilan. 

BACA JUGA:PKPU Rawan Digugat ke Mahkamah Agung

“Ada juga LSM yang mengaku anti korupsi, tapi sangat giat mendukung kiprah mafia tanah. Pada saatnya nanti kita bongkar semua kegiatan mereka,” terang Kuhon.

Sindikat mafia tanah itu bukan cuma menggunakan keterangan palsu dan dokumen yang dipalsukan dalam sidang-sidang di pengadilan. 

“Mereka juga menyebarkan hoax seolah-olah pengacaranya tewas terbunuh. Padahal, pengacara pengganti almarhum dalam keterangannya di pengadilan memberitahu bahwa penggantian itu dilakukan karena pengacara sebelumnya wafat akibat COVID-19,” papar Kuhon.

BACA JUGA:Komnas HAM Sebut Mahkamah Internasional Tidak Menggantikan Peran Peradilan Nasional

Dia menuturkan, pihak Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus itu sejak akhir Maret 2022. Kejadian pemalsuan keterangan dan pemalsuan surat maupun penggunaan dokumen yang dipalsukan oleh komplotan mafia tanah itu berlangsung sejak tahun 2016 dengan melibatkan pengacara, pemodal, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, oknum Kantor Pertanahan, hakim dan panitera.

Gelar perkara mengenai hasil penyelidikan itu sudah dilakukan akhir September 2022. Tapi hingga pertengahan Desember 2022 belum ada perkembangan. 

Kuhon menyebut kasus tersebut pernah ditangani kepolisian wilayah setempat. "Tetapi penanganannya tersendat,” ujar advokat Kuhon yang mantan wartawan senior tersebut. 

“Memang kiprah mafia tanah itu lihai dan hebat. Tapi masa sih Bareskrim harus kalah menghadapi mereka,"  tutupnya.

BACA JUGA:Eks Ketua DPC Tegal Datangi Mahkamah Partai Demokrat, Gugat AD/ART 2020 Hingga Alasan Pemecatannya

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id