News . 08/12/2022, 14:14 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah melalui cuitan di akun Twitter pribadinya menyindir Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sindiran ini disampaikan Fahri Hamzah terkait sikap PKS yang menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 6 Desember lalu.
BACA JUGA:Tifatul Sembiring Sindir Pedas Sufmi Dasco 'Bungkam' Interupsi Kader PKS di Sidang Paripurna RKUHP
Salah satu anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis melakukan walk out saat sidang paripurna pengesahan RKUHP tersebut.
Padahal, sejumlah fraksi di DPR RI termasuk Fraksi PKS telah setujui RKUHP disahkan menjadi KUHP.
Sikap PKS ini disindir Fahri Hamzah sebagai partai yang kurang sadar.
"Partai Kurang Sadar," cuit Fahri Hamzah, singkat di Twitter pribadinya, dikutip fin.co.id pada Kamis 8 Desember 2022.
Dalam cuitan lainnya, Fahri Hamzah juga menggunggah foto sebuah dokumen persetujuan pengesahan RUU KUHP.
Sejumlah Fraksi memberikan tanda tangan persetujuan. Termasuk Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.
Dokumen itu ditandatangani langsung Pimpinan Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini selaku Ketua dan Ledia Hanifa sebagai Sekretaris.
Fraksi PKS sepakat RKUHP ini dilanjutkan berdasarkan perundang-undangan.
BACA JUGA:Anggota Fraksi PKS Walk Out Saat Pengesahan RKUHP, Fahri Hamzah: Partai Kurang Sadar!
Diketahui, Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan, sikap anggota Fraksi PKS itu sebagai wujud dari demokrasi.
Namun Yasonna mengatakan bahwa Fraksi PKS sebelumnya telah setujui RKUHP
"Itu mekanisme demokrasi, jadi itu sah pendapat beliau. Karena PKS sendiri memang sudah menyampaikan pendapat setuju dengan catatan, catatan itu ada menjadi memori, menjadi catatan pembahasan Undang-Undang ini ada catatannya," kata Yasonna.
Yasonna justru lebih mengapresiasi sikap Partai Demokrat yang konsisten.
BACA JUGA:Tegas! PKS Tolak RUU Perubahan Atas UU IKN Masuk Prolegnas 2023
Demokrat setuju dengan RKUHP tapi menyampaikan sejumlah catatan yang logis.
"Termasuk Demokrat tadi catatannya adalah seperti yang dikatakan itu perlu sosialisasi, perlu kejelasan supaya jangan ada salah tafsir dari penegak hukum nantinya," kata dia.
Seperti diberitakan, DPR dan Pemerintah mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang. Beleid hukum pidana terbaru ini akan menggantikan KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda di Indonesia.
"Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku Pimpinan Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta. “Setuju!' jawab peserta Rapat Paripurna.

Dokumen persetujuan pengesahan RUU KUHP menjadi UU KUHP. Fraksi PKS ikut tanda tangan-@Fahrihamzah-Twitter
BACA JUGA:Fahri Hamzah Beberkan Pertarungan Parpol dan Pemilik Modal Jelang Pilpres 2024
BACA JUGA:Fahri Hamzah Nilai Partai Gerindra Tidak Harus Serta-Merta Memecat M Taufik
Partai Kurang Sadar..???????????? https://t.co/2dPzU52NkP
— #AyoMoveOn2024 (@Fahrihamzah) December 7, 2022
Hmmm… pic.twitter.com/Hr2P1jmXQS
— #AyoMoveOn2024 (@Fahrihamzah) December 7, 2022
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id