News . 03/11/2022, 20:44 WIB

IPW Persoalkan Rekam Jejak Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Andi Djajadi

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pengangkatan Irjen Andi Rian Djajadi sebagai Kapolda Kalimantan Selatan menuai sorotan.

Seperti diketahui, pengangkatan Irjen Andi Rian itu sesuai keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu pihak yang mempersoalkan pengangkatan Irjen Andi Rian yakni Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.

BACA JUGA:'Keakraban' Firli dengan Enembe Dikritik Yudi Purnomo: Belum Pernah Dilakukan Ketua KPK Sebelumnya

Menurut Sugeng, Irjen Andi Rian punya rekam jejak yang kurang baik.

Saat itu, Andi Rian masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Diduga, Andi Rian mengetahui penanganan kasus penipuan jam tangan mewah Richard Mille yang dilaporkan oleh Tony Sutrisno. 

"Di Kalimantan Selatan sekarang Kapoldanya baru. Itu juga tersisa kasus terkait dengan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan, red) kasus Richard Mille," ujar Sugeng dalam diskusi bertema 'Mengungkap Perselingkuhan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang' yang diselenggarakan Kopi Party di Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2022). 

BACA JUGA:Menikah Empat Bulan, Istri Baru Sadar sang Suami Ternyata TNI Gadungan, Akhirnya Dilaporkan Polisi

Sugeng juga menyoroti kebiasaan Irjen Andi Rian yang merupakan alumnus Akpol 1991, kerap mengenakan pakaian berharga mahal. 

"Kemudian, cara berpakaiannya yang mewah," ucap Sugeng.

Awalnya Sugeng menjelaskan soal kasus praktik pertambangan ilegal diwilayah Kalimantan Timur (Kaltim). 

Advokat senior yang gemar berkopiah itu mengungkapkan, ada seorang anggota polisi berpangkat aiptu ditangkap karena diduga menjadi pengumpul uang setoran dari usaha tambang ilegal.

BACA JUGA:Arief Muhammad Ungkap Perbedaan TipTip Dengan Platform Lain: Ini Lebih Fair Untuk Konten Kreator

"Tambang-tambang ilegal ini terjadi di Kalimantan Timur," kata Sugeng.

Sayangnya, tambang-tambang ilegal tidak ditindak. 

Karena itu, ia menduga ada praktik pembagian uang perlindungan pada kalangan petinggi kepolisian di Kaltim dan Mabes Polri.

Pernyataan Sugeng itu mengacu pada catatan Ferdy Sambo.

BACA JUGA:Terungkap, Ternyata Ini Alasan KPK Cuma Periksa Lukas Enembe Selama 1,5 Jam

"Ini yang terekam saya lihat di buku hitam Sambo," beber dia.

Sugeng menyatakan bahwa ketika Ferdy Sambo telah meminta persoalan itu ditertibkan.

Ketika itu, Ferdy Sambo masih aktif sebagai kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.

"FS (Ferdy Sambo, red) meminta supaya dilakukan penertiban karena perlindungan ini melibatkan jenderal-jenderal pada wilayah kepolisian lokal," ungkap Sugeng. 

BACA JUGA:DKI Sasar Satu Masjid di Tiap Kecamatan Jadi Rumah Ibadah Ramah Anak

Dalam buku hitam Ferdy Sambo, disebutkan bahwa uang perlindungan digunakan untuk operasional kegiatan yang tidak cukup anggarannya.

"Mau bagaimana coba? Oleh karena itu, saya katakan bahwa praktik tambang yang melibatkan aparat ini, cuma berada di ujung saja karena ada residu kebijakan yang tidak jelas terkait dengan tambang," katanya. 

Selain praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur, praktik serupa juga terjadi di kalimantan Selatan.

Sugeng menambahkan, ada kekhawatiran terjadi kemerosotan tingkat kepercayaan publik terhadap Polda Kalsel karena dipimpin Irjen Andi Rian.

BACA JUGA:Agar Otak Tidak Sering Lupa, Dokter Bilang Penuhi Empat Bahan Baku Ini

"Bagaimana dengan track record ini kira-kira dia akan memimpin Polda Kalimantan Selatan?" tutur Sugeng.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id