Jakarta . 31/10/2022, 15:50 WIB

Libatkan Masyarakat Atasi KDRT, Dinas PPAPP DKI: Dapat Dimulai dari Kesadaran Masyarakat

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengingatkan, kekerasan dapat terjadi pada siapa dan di mana saja. 

Bahkan, pelaku kekerasan sering kali justru orang yang sangat dikenal korban, baik itu orangtua, saudara, guru, teman maupun tetangga.

Peristiwa kekerasan dapat terjadi di dalam rumah, sekolah, pesantren, tempat kerja, fasilitas umum maupun di tempat- tempat yang dianggap aman. 

BACA JUGA:Pemerintah Dorong Percepatan Transformasi Digital

Pemenuhan ruang aman bagi perempuan dan anak, sejatinya bukan merupakan tanggung jawab negara saja, namun setiap orang.

“Hal ini dapat dimulai dari kesadaran masyarakat melalui edukasi-edukasi mengenai membangun ruang aman bagi semua orang khususnya bagi perempuan dan anak di lingkup keluarga, institusi pendidikan hingga masyarakat luas,” ungkap Tuty, Senin (31/10/2022).

Karena itu, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengadakan webinar bertema Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Psikologi.

Webinar ini diikuti 750 peserta yang berasal dari Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan se-DKI Jakarta, Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) DKI Jakarta, kader Dasawisma, Pengelola RPTRA dan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

BACA JUGA:Terungkap Keganjilan Usai Kecelakaan KFC Express Cantika Lestari 77, Pengamat Maritim: Harus Diusut Tuntas!

Narasumber pada webinar tersebut terdiri dari Kepala Unit PPA Polda Metro Jaya, Kompol Endang Sri Lestari dan Psikolog Klinis Independen/Pakar Kekerasan Berbasis Gender, Nirmala Ika K. 

Adapun materi yang diberikan berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Psikologi.

Tuty menyampaikan, untuk mengatasi permasalahan kasus kekerasan perempuan dan anak yang semakin tinggi diperlukan upaya bersama dari semua stakeholder. 

Caranya dengan meningkatkan mekanisme perlindungan perempuan dan anak di tingkat akar rumput serta memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan seluruh warga.

BACA JUGA:Persiapan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu DKI Dapat Hibah Rp 206 Miliar

Tingginya perhatian sesama warga dinilai berdampak pada meningkatnya kepercayaan penyintas atau orang-orang yang rentan menerima kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk melapor.

“Kewajiban di dalam masyarakat untuk menghentikan tindakan KDRT dengan cara mencegah dan membantu korban KDRT,” ucap Tuty.

Menurut Tuty, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan suatu terobosan hukum yang sangat penting untuk mengupayakan keadilan bagi korban sekaligus melakukan pencegahan KDRT.

Meski demikian, masih ada hambatan dalam pelaksanaannya dalam banyak hal, baik itu terkait dengan aspek hukum penanganannya maupun dinamika psikologis dari Korban KDRT itu sendiri serta pemahaman masyarakat masih beragam.

BACA JUGA:Ditanya Siapa yang Lahirkan Anak Bungsu Ferdy Sambo? ART Susi Jawab: Ibu Putri, Hakim: Banyak Bohong Kamu

“Melalui webinar ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok masyarakat organisasi perempuan, serta kader di masyarakat tentang KDRT dari aspek hukum dan psikologi,” tandas Tuty.

Sebelumnya, Komisi Nasional Perempuan mencatat DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jumlahnya sebanyak 8 kasus. 

Hal ini berdasarkan data catatan tahunan (catahu) 2020 yang dirilis secara daring, Jumat (5/3/2021). 

BACA JUGA:Polisi Dalami Unsur Pidana Konser ‘Berdendang Bergoyang’

Catahu Komnas Perempuan ini diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang diselenggarakan setiap 8 Maret. 

Ranah kekerasan terbanyak yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah KDRT/RP sebanyak 1.404 kasus (65%), publik/komunitas 706 kasus (33%), dan ranah Negara 24 kasus (1%). 

"Kasus- kasus di ranah negara yang dilaporkan ke Komnas Perempuan terbanyak di daerah DKI Jakarta sebanyak 8 kasus," kata Ketua Komnas Perempuan Andry Yentriyani. 

Provinsi kedua setelah DKI yaitu Jawa Barat sebanyak 5 kasus, kemudian Sulawesi Selatan 2 kasus, Jawa Tengah 2 kasus, Sumatera Utara 2 kasus, Riau, Sumatera Barat, Maluku dan Papua masing-masing 1 kasus.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id