News

Persiapan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu DKI Dapat Hibah Rp 206 Miliar

Persiapan menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mulai dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta

Persiapan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu DKI Dapat Hibah Rp 206 Miliar
Ilustrasi Pilkada

JAKARTA, FIN.CO.ID - Persiapan menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mulai dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengatakan, penetapan peserta Pemilu dijadwalkan pada Desember 2022.

Oleh karena itu dibutuhkan penguatan sinergisitas antara Pemprov DKI Jakarta dengan Bawaslu.

BACA JUGA:Ditanya Siapa yang Lahirkan Anak Bungsu Ferdy Sambo? ART Susi Jawab: Ibu Putri, Hakim: Banyak Bohong Kamu

Untuk penguatan sinergi itu, Bawaslu DKI Jakarta menyambangi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balaikota DKI.

“Kita berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa sinergi. Karena tahapan sudah berjalan," ujar Munandar, Senin (31/10/2022). 

Ia mengungkapkan, pada Desember 2022 akan ada penetapan peserta Pemilu. 

"Pemilu kali ini ada Pilkada. Kita mulai membangun sinergi ke depan,” tutur dia.

BACA JUGA:Kesaksian ART Ferdy Sambo Bikin Geram saat Ditanya Tragedi di Magelang, Hakim: Inilah Kalau Cerita Settingan

Salah satu poin pembahasan dalam pertemuan dengan Pj Gubernur DKI Heru, sambung Munandar, terkait kesiapan ruang sekretariat untuk para Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam).

“Kemarin baru pelantikan Panwascam serentak. Alhamdulillah di 44 kecamatan di DKI Jakarta sudah difasilitasi ruangan sekretariat Panswascam,” ucap dia.

Pihaknya juga akan menerima hibah senilai Rp 206 miliar yang bersumber dari APBD.

Yakni untuk pembiayaan selama Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

BACA JUGA:Polisi Dalami Unsur Pidana Konser ‘Berdendang Bergoyang’

“Terkait dana hibah Pilkada kita sudah berbicara dengan Pj Gubernur. Kita optimalkan untuk pelaksanaan. Nilai hibahnya Rp 206 miliar, sumbernya dari APBD,” terang dia.

Munandar menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen saling bersinergi dan akan mengoptimalkan serta memfasilitasi seusai peraturan perundang-undangan yang ada.

“Prinsipnya, semua yang kita butuhkan dalam pelaksanaan Pemilukada serentak bisa difasilitasi Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah semua bisa dioptimalkan,” tambah Munandar.

Seperti diketahui, berkembangnya polarisasi berdampak publik masih terbelah jelang Pemilu 2024.

BACA JUGA:Relawan Doakan Jokowi Jadi Ketum PDI-P, Ganjar Pranowo: Waspada Penumpang Gelap

Bahkan, tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019.

Hasil survei Lingkaran Suara Publik (LSP) menemukan mayoritas masyarakat masih merasakan berkembangnya polarisasi jelang Pemilu 2024.

Direktur Riset dan Kajian LSP Indra Nuryadin menyatakan, pihaknya memberi pertanyaan di dalam survei, apakah saat ini Ibu/Bapak masih merasakan adanya polarisasi/ pengkutuban politik dan sosial antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu?

"Sebagian besar publik atau 67,8 persen mengaku masih merasakan adanya polarisasi sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat akibat polarisasi politik yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019 lalu," ujar Indra dalam paparannya secara daring, Sabtu (15/10/2022).

BACA JUGA:Hati-hati! Kerumunan Seperti di Perayaan Halloween Itaewon Bisa Picu Henti Jantung, Begini Penjelasannya

Ironisnya, label cebong vs kampret atau kadrun belum juga hilang. 

Terbilang masih masif. 

Artinya, pelabelan keduanya masih akan tampak di tengah kompetisi politik jelang Pemilu 2024.

Seperti diketahui, label cebong dan kampret populer di media sosial (medsos). 

BACA JUGA:Gempa Terkini di Sukabumi Berkekuatan Magnitudo 4,7, Warga: Cukup Kencang

Sebutan cebong atau kecebong merujuk pada para pendukung Jokowi.

Sedangkan sebutan kampret merujuk ke pendukung Prabowo Subianto. 

Sebutan itu populer saat keduanya bertarung di dua gelaran Pilpres.

Survei LSP digelar pada 1-10 Oktober 2022.

BACA JUGA:Bokir sang Bandar Narkoba yang Kabur dari Lapas Cipinang Diburu Polisi

Melibatkan 1.230 sampel yang diambil secara acak di 34 provinsi di Indonesia.

Berita Terkait