Jakarta . 27/10/2022, 19:46 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketidakjelasan nasib pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi ASN yang dipotong saat Pandemi Covid-19 hingga kini dinilai sebagai kesalahan Anies Baswedan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menuding Anies Baswedan ketika menjabat gubernur gagal dalam menentukan skala prioritas dalam penyusunan anggaran.
"Sejak awal Gubernur Anies sudah gagal dalam menentukan skala prioritas dalam menyusun anggaran, khususnya di masa Pandemi Covid-19," ujar sekretaris Fraksi PDIP di DPRD DKI kepada fin.co.id, Kamis (27/10/2022).
Pemotongan Anggaran TKD oleh Anies, kata Rio, merupakan tindakan semena-mena.
BACA JUGA:Asyik, Ada 104 Lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Kota Bekasi, Ini Titiknya
Saat itu, Anies lebih mementingkan event balapan mobil listrik Formula E.
"Idealnya gubenur lebih memikirkan kesejahteraan para ASN di masa pandemi. Fraksi PDI Perjuangan juga sudah meminta Pemprov DKI untuk menarik kembali dana commitment fee guna dialihkan kepada hal-hal yang dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat di masa pandemi," papar dia.
Karena itu, Rio mendesak Pemprov DKI mengembalikan anggaran TKD ASN sebagaimana janji Gubernur dalam Pergub No. 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS yang di dalamnya mengatur tentang pelunasan utang TKD pada anggaran 2021.
"Namun sampai habis masa jabatannya, Anies mengabaikan Pergubnya sendiri, dan memilih mengerjakan proyek mercusuar yang ujungnya mengalami sejumlah masalah, seperti Formula E dan Pembangunan JIS,"tandas anggota Komisi A DPRD DKI itu.
BACA JUGA:Tak Penuhi Panggilan Polisi, Iwan Bule Lagi Ada Kegiatan Bareng FIFA di Jakarta
Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono memberikan angin segar.
TKD ASN bakal dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada.
Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya justru meragukan bakal ada pengembalian TKD di APBD 2022.
Pasalnya, pendapatan daerah DKI relatif minim pada 2022.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono pun enggan berkomentar banyak terkait pembayaran TKD tersebut.
"Saya off dulu yah bro. Lagi banyak kerjaan," ujar dia lewat pesan WhatsApp yang dikirimkan pada fin.co.id, Rabu (25/10/2022).
Sumber di internal DPRD DKI menyebutkan, jika anggaran untuk pembayaran TKD yang dilakukan pemotongan belum ada kejelasan.
Mengingat, pendapatan daerah hingga September 2022 lalu di Jakarta masih sangat minim.
BACA JUGA:Jangan Semua Lepas Tangan, Komnas HAM: Harus Ada yang Bertanggung Jawab Kasus Gagal Ginjal Akut
"Jika harus dipaksakan untuk dibayarkan dari mana anggarannya. Sementara hingga September lalu, pajak yang masuk tergolong defisit," ungkap sumber tersebut.
Pendapatan daerah yang masih sangat minim bersumber dari pajak restoran, kendaraan bermotor, hotel dan lain-lain.
"Kalau memang Oktober-Desember 2022 ini ada kemajuan yang berarti mungkin bisa. Tapi kalau pun tidak bisa, ASN harus bersabar menerima pengembalian pemotongan TKD tersebut," papar sumber tersebut.
Di sisi lain, Ketua Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Muhammad Bin Salim Alatas menolak untuk berkomentar lebih jauh.
BACA JUGA:Selama Musim Hujan, ASN Pemprov DKI Jakarta Dilarang Cuti
Politisi PAN itu itu tak berkomentar banyak terkait polemik TKD ASN yang mengalami pemotongan.
"Saya tidak tahu soal itu. Tanya yang lain saja," kata dia.
Menurut dia, pembayaran TKD ASN merupakan kewenangan Komisi A DPRD DKI Jakarta.
"Silahkan tanya Mujiono," tandas dia.
BACA JUGA:Sejarah Lahirnya Sumpah Pemuda, Isi Teks dan Maknanya
Sebelumnya, keresahan ASN di lingkungan Pemprov DKI terhadap pengembalian potongan TKD sebesar 25 persen saat Pandemi Covid-19 melanda, belum ada kejelasan.
Dalam perjanjian potongan atau penundaan TKD (tunjangan kerja daerah) 70.000 ASN bakal dikembalikan pasca Covid-19 mereda.
Informasinya, Pemprov DKI sesuai dengan perjanjian menyelesaikan pembayaran mulai Januari-Desember 2022.
Seperti diketahui, Badan Keuangan Daerah DKI Jakarta memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas jumlah tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur No. 49/2020.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyebutkan, tidak ada draf Pergub baru yang mengatur pemotongan jumlah TPP atau TKD para ASN DKI Jakarta.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id