News

TAKON Kemenkop: Keluarga Korban Bantah Sejumlah Klaim Fakta Terkait Kasus Perkosaan ND

Sejumlah fakta diungkap dan ternyata tidak sesuai dengan pernyataan pihak Kemenkop UKM

TAKON Kemenkop: Keluarga Korban Bantah Sejumlah Klaim Fakta Terkait Kasus Perkosaan ND
Ilustrasi Open BO

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Tim Advokasi dan Komunikasi Publik Kasus Korban Perkosaan di Kemenkop UKM (TAKON Kemenkop) menyatakan keluarga korban membantah sejumlah klaim fakta yang disampaikan pihak Kementerian Koperasi dan UKM pada konferensi pers yang berlangsung Senin 24 oKTOBER 2022 sore kemarin. 

Koordinator TAKON Kemenkop Kustiah Hasim mengatakan, Kakak korban menyebut klaim fakta tersebut tak berdasar kebenaran alias bohong. 

BACA JUGA:Usai Diterobos Wanita Bersenjata Api, Kapolda Metro Jaya Ungkap Situasi Terkini Istana Merdeka

BACA JUGA:Tak Ada Lagi Tilang Manual di Jalanan, Polda Metro Jaya Tarik Semua Surat Tilang

Pertama, terkait ide pernikahan pelaku dengan korban yang didorong oleh pihak kepolisian dan bukan oleh keluarga atau orang tua korban. 

Pernikahan ini, ungkap Kustiah, yang akhirnya menjadi dasar penerbitan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Polresta Bogor. Pihak keluarga korban tidak pernah mengetahui perihal SP3 tersebut. 

“Keluarga korban ND mengaku ide pernikahan itu justru disampaikan pihak kepolisian bukan oleh mereka. Keluarga korban dan korban bahkan tidak tahu pernikahan ini akhirnya menjadi alasan penghentian dan penerbitan SP3,” kata Kustiah dalam keterangan tertulis Selasa 25 Oktober pagi. 

Kedua, terkait pernyataan pengunduran diri korban. Kakak korban memastikan korban tidak pernah membuat surat tersebut. Kustiah malah menyampaikan kakak korban menanyakan alasan mengapa korban tidak diperpanjang pekerjaannya alias tidak dipekerjakan lagi di Kemenkop UKM. 

BACA JUGA:Todongkan Pistol ke Paspampres, Begini Detik-Detik Wanita Bercadar Terobos Pintu Istana Merdeka

BACA JUGA:Wanita Bercadar Hitam Terobos Istana Bawa Senpi, Abu Janda: Mau Bilang Radikal Nanti Marah, Tapi Kelakuan Gini

“Korban tidak pernah membuat surat (pengunduran diri) tersebut. Perusahaan tempat korban bekerja sekarang bahkan diminta dibuatkan slip gaji palsu korban untuk memuluskan skenario jahat pengunduran diri,” sambung Kustiah. 

Ketiga, soal surat permintaan keringanan pengenaan sanksi bagi pelaku yang diklaim dibuat orang tua korban. Kustiah menegaskan orang tua korban mengaku tidak pernah membuat surat tersebut. 

Yang terjadi, ungkapnya, sejumlah pejabat Kemenkop UKM justru melakukan intimidasi kepada keluarga korban serta meminta pelaku dibebaskan. 

“Kakak korban menjelaskan ayah korban tidak membuat surat (permintaan keringanan pengenaan sanksi) ke Sesmen. Jadi sejumlah pernyataan ini membantah klaim yang disampaikan pihak Kemenkop UKM,” tegasnya. 

BACA JUGA:Kronologi Wanita Bercadar Menerobos Istana Negara dengan Senpi

BACA JUGA:Breaking News: Perempuan Bercadar Hitam Terobos Masuk Istana Bawa Senjata Api Jenis FN

Karena itu, bagi Kustiah, pihak Kemenkop UKM sebaiknya menghentikan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan korban dan keluarga korban. 

Pasalnya pernyataan itu justru menunjukkan institusi yang dipimpin Menteri Teten Masduki tersebut seolah-olah tidak memiliki empati terhadap korban dan tidak berupaya untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal terhadap pelaku.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dugaan pelecehan seksual oleh 4 orang yakni 1 PNS, 1 CPNS dan 2 tenaga honorer Kementerian Koperasi dan UKM.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku dugaan pelecehan itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

BACA JUGA:Momen Haru Bharada E Berlutut Minta Maaf ke Orang Tua Brigadir J di Ruang Sidang

BACA JUGA:Kamaruddin Simanjuntak Jawab Permintaan Bharada E Minta Maaf Langsung ke Keluarga Brigadir J

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Februari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin 24 Oktober 2022.

Terkait permasalahan yang dihadapi oleh terduga korban asusila, Arif menambahkan pihaknya memastikan agar seluruh hak-hak korban diberikan.

"Hak gaji yang bersangkutan telah diselesaikan sampai dengan bulan Januari 2020. Selain itu kami juga memfasilitasi terduga korban untuk untuk bekerja sebagai tenaga outsourcing honorer di instansi lain dan masih bekerja sampai saat ini," ungkapnya.

Ditegaskan Arif, Kementerian Koperasi dan UKM sejak awal berkomitmen melakukan pendampingan terhadap korban dan mendorong penyelesaian kasus ini seadil-adilnya.

BACA JUGA:Seperti Ini Tebalnya Tumpukan Berkas Bharada E Jalani Sidang Kedua di PN Jaksel

BACA JUGA:Pengacara Brigadir J Beberkan Peran 12 Saksi di Persidangan Ferdy Sambo Cs

Adapun kronologi pendampingan dilakukan Kemenkop UKM terhadap kasus dugaan pelecehan seksual tersebut sejak awal dilakukan hingga penyelesaiannya.

Pada 20 Desember 2019, Arif mengatakan orang tua korban yang juga pegawai di Kemenkop UKM melaporkan adanya pelecehan seksual yang dialami anaknya.

Arif mengatakan usai mendapat laporan itu, pihaknya langsung memberikan pendampingan kepada ND.

"Saudari ND setelah ada pengaduan dari Biro Kepegawaian mendampingi, ND didampingi Kasubag bagian kepegawaian, membuat laporan kepada polisi, melapor ke polisi, di sini ke Polres Kota Bogor," katanya.

BACA JUGA:Bharada E Berharap Bisa Minta Maaf Langsung Kepada Keluarga Brigadir Yoshua

BACA JUGA:Menanti Blak-blakan Keluarga Brigadir Yoshua di Sidang Ferdy Sambo

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku dugaan pelecehan seksual. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku dugaan kasus tersebut.

Berita Terkait