APBD DKI 2023 Diperkirakan Meningkat, Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
Kenaikan harga BBM mempengaruhi APBD DKI Jakarta 2023
JAKARTA, FIN.CO.ID - Naiknya harga BBM bersubdi mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran kegiatan Pemprov DKI Jakarta.
Dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2022, terjadi penebalan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menjelaskan, pergeseran besaran alokasi anggaran itu merupakan konsekuensi langsung dari adanya Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2022 tentang Penyesuaian Terhadap Kenaikan Harga BBM.
Baca Juga
BACA JUGA:Tak Suka Pencitraan, Gerindra: Prabowo Itu 'Rame ing Gawe Sepi ning Pamrih'
“Yang terakhir itu ada regulasi Pergub nomor 47 tahun 2022 yang tema besarnya adalah penyesuaian terhadap dampak kenaikan BBM. Sehingga tadi kita lihat dari postur anggaran terlihat adanya sejumlah pergeseran baik penambahan maupun pengurangan,” ujar dia kepada Fin.co.id.
Dia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta harus terus menunjukan performa kinerja terbaiknya hingga di berakhirnya tahun anggaran 2022.
Karenanya, seluruh program yang sudah direncanakan harus dioptimalkan untuk tercapai sesuai target.
“Ini mendekati berakhirnya tahun anggaran 2022 maka apapun yang sudah kita rencanakan dan kita tampilkan tersebut harus sama-sama kita maksimalkan capaiannya,” ungkap dia.
BACA JUGA:Nah Lho, Beredar Isu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi akan Merotasi Pejabat Eselon II
Di sisi lain, Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama mitra eksekutif bidang pemerintahan mulai melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2023.
Pembahasan sebagai tindak lanjut kesepakatan Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta dan eksekutif tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan menyempurnakan RKPD yang sudah disusun oleh eksekutif.
Dengan begitu, apa yang menjadi fokus dan pokok pikiran (Pikir) masyarakat yang belum dimasukkan bisa terakomodir dalam RKPD tahun 2023.
BACA JUGA:Korban Penipuan dan Pelecehan Seksual Guru Suci dan Bersih di Kabupaten Bekasi Bertambah
Baca Juga
"Pembahasannya dimulai dari program di 2022 yang terkendala. Jadi kita paham apa masalahnya dan bila perlu kita masukkan di RKPD 2023," ujar Inggard, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/5).
Menurut dia, program yang tersusun dalam APBD yang disahkan oleh Peraturan Daerah (Perda) wajib dilaksanakan. Namun demikian, pihaknya tidak menafikan bila ada kendala lapangan sehingga akan lebih baik disampaikan untuk dicarikan solusi.
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijanarko mengatakan, penetapan RKPD 2023 ditargetkan sudah ditandatangani Gubernur dan menjadi Keputusan Gubernur pada akhir Juni 2022.
Secara keseluruhan, Pagu anggaran di tahun 2023 diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 82,4 triliun.
"Tahun 2022 lebih besar karena pada tahun 2023 ini tidak dapat pinjaman daerah. Hasil rapat akan jadi bahasan dalam rapat forum penajaman," ucap dia.
Baca Juga
Sigit menambah, secara khusus nantinya mekanisme pembahasan realisasi program dan perubahannya akan diakomodir melalui forum APBD Perubahan 2022.
"Kami ingin Pergub yang dihasilkan bisa solid, karena pembahasannya bersama mitra semua komisi," tandasnya.
Seperti diketahui, penyusunan APBD DKI 2023 dilakukan oleh eskekutif dan legislatif.
BACA JUGA:Korban Penipuan dan Pelecehan Seksual Guru Suci dan Bersih di Kabupaten Bekasi Bertambah
Untuk mencapai pembahasan secara cepat, dibutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.
Belakangan, publik kerap mendengar ketidakharmonisan antara Gubernur Anies Baswedan dengan DPRD DKI Jakarta.
Salah satunya terkait interpelasi penyelenggaraan balapan Formula E, hingga persoalan lainnya.
Kondisi demikian membuat pemerintahan daerah tidak berjalan secara optimal.
BACA JUGA:Janji Jokowi Jika Robohkan Stadion Kanjuruhan: Kita Bangun Sesuai Standar FIFA
Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies pada 16 Oktober 2022, maka Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono diharapkan bisa kembali membawa suasana sejuk dalam harmonisasi pemerintahan daerah.
Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah meyakni bahwa sosok Heru Budi bisa membangun kembali hubungan harmonis dengan DPRD DKI Jakarta.
Meskipun jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Anies, harmonisasi hubungan dengan DPRD DKI mulai pulih.
"Pj Gubernur DKI Heru Budi bisa meminta informasi dari Sekda Marullah Matali untuk mengakhiri hubungan tak harmonis gubernur dengan DPRD selama ini," ujar Amir kepada fin.co.id.
BACA JUGA:Semburan Air Mengandung Gas dan Minyak Bumi di Kabupaten Tangerang, DLHK: Kita Cek Dulu
Menurut Amir, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali secara senyap telah melakukan upaya membangun kembali harmonisasi antara Gubernur Anies Baswedan dengan DPRD DKI Jakarta.
"Sekda berusaha untuk membangun hubungan baik antara gubernur dengan DPRD," imbuh dia.
Amir menegaskan, harmonisasi antara gubernur dan DPRD sangat diperlukan.
Sehingga dapat merumuskan program yang baik untuk masa depan Jakarta.
Dalam memimpin DKI Jakarta, sambung Amir, Pj Gubernur tidak memiliki wakil.
Maka sebaiknya, Pj Gubernur bisa mengintegrasikan kewenangannya yang diberikan oleh presiden.
Namun Amir mempercayai Heru Budi akan mampu menjalankan tugas dan kewenangannya.