News

Nah Lho, Beredar Isu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi akan Merotasi Pejabat Eselon II

Muncul isu rotasi jabatan pejabat eselon dua mengiringi momentum pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi

Nah Lho, Beredar Isu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi akan Merotasi Pejabat Eselon II
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kabar bakal adanya pergantian atau rotasi di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta mulai berhembus. 

Hal itu bersamaan dengan momentum pelantikan Pj Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono.

Terlebih lagi, Heru Budi merupakan sosok yang berpengalaman bekerja di tubuh birokrasi Pemprov DKI.

BACA JUGA:Janji Jokowi Jika Robohkan Stadion Kanjuruhan: Kita Bangun Sesuai Standar FIFA

Heru Budi juga memahami seluk beluk kerja aparatur yang pernah dipimpin Anies Baswedan itu.

Meskipun Heru Budi baru saja memulai kerja, namun hembusan isu rotasi besar-besaran pejabat begitu kuat.

Khususnya, rotasi daan mutasi di kalangan pejabat eselon II.

Kabar tersebut pun ditanggapi dingin Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Nurhasan.

BACA JUGA:Kepercayaan Publik ke Polri Pernah Capai 87,8 Persen, Lalu Turun di Angka 72,1 Persen, Setelah Kasus Sambo?

"Secara pribadi saya belum mendengar adanya kabar pergantian atau rotasi pejabat," ujar Nurhasan kepada fin.co.id, Selasa (18/10/2022).

Meski demikian, sambung Nurhasan, bila rotasi di tubuh birokrasi bertujuan untuk perbaikan kinerja, tentunya tidak menjadi persoalan.

"Kalau pun ada pergantian, selama untuk perbaikan kinerja tidak menjadi masalah. Selama hal itu untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam melayani masyarakat," tutur Nurhasam.

Menurut dia, jika dihitung pada masa bakti kepala Dinas di DKI, ada sejumlah kepala dinas yang bakal memasuki masa pensiun. 

BACA JUGA:5,4 Persen Masyarakat Tak Tahu Kasus Sambo, LSI Denny JA: Cukup Dramatis Selayaknya Sinetron yang Populer

Dia mencontohkan, Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati yang bakal memasuki masa pensiun. "Kalau itu kan memang harus ada pergantian," imbuh dia.

Sebelumnya, Kemendagri Tito Karnavian memberikan batasan kewenangan. 

Empat kewenangan yang dibatasi yakni, pelarangan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lalu, pelarangan membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

BACA JUGA:Keluarga Brigadir J: Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Tidak Mau Bertobat, Harus Hukuman Mati

Selanjutnya, dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.

Termasuk melarang Pj Gubernur DKI membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Seperti diketahui, Pj Gubernur Heru Budi mengetahui seluk beluk pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI.

Pasalnya, Heru Budi memiliki pengamalan dengan mengembang sejumlah jabatan.

BACA JUGA:Viral Sekelompok Brimob Sindir Oknum Polisi yang Coreng Nama Baik Polri: Otakmu Dimana?

Berikut sejumlah jabatan yang pernah diemban Heru Budi Hartono:

- Staf dan Kepala Sub Bagian di Kota Administrasi Jakarta Utara (1993-2009)

- Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta (2012)

- Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta (2013)

BACA JUGA:Korban Penipuan dan Pelecehan Seksual Guru Suci dan Bersih di Kabupaten Bekasi Bertambah

- Walikota Jakarta Utara (2014)

- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta (2014)

- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2014)

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (2017)

BACA JUGA:Semburan Air Mengandung Gas dan Minyak Bumi di Kabupaten Tangerang, DLHK: Kita Cek Dulu

- Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia (2017).

Walikota Mulai Atur Strategi Ikuti Arahan Pj Gubernur Heru Budi

Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma meminta lurah, camat, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segara menindaklanjuti arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Arahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta harus menjadi atensi untuk dilaksanakan karena merupakan pandangan dan pemikiran dalam memimpin Jakarta dua tahun ke depan," ujar Dhany Sukma, usai memimpin rapat bersama lurah, camat dan pimpinan OPD di Ruang Serbaguna Kantor Walikota Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).

BACA JUGA: Merasa Difitnah, Bupati Purwakarta Anne Ratna Laporkan Lima Akun Youtube ke Polda Jabar

Untuk itu, pihaknya bergerak cepat dengan berinisiatif mengumpulkan lurah, camat dan pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan dengan pendekatan teritorial base, di antaranya dampak saat musim hujan, lingkungan, kemacetan dan kantor.

"Peran lurah dan camat merupakan ujung tombak menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan," kata dia.

Arahan Pj Gubernur DKI Jakarta lainnya yang akan dilaksanakan di Kota Jakarta Pusat yakni membuat satu kawasan unggulan di setiap kelurahan.

"Saya sudah mengintruksikan lurah mulai mempersiapkan satu lokasi di wilayah masing masing untuk dilakukan intervensi dan evaluasi selama tiga bulan ke depan sehingga menjadi kawasan unggulan," tukas dia.

Berita Terkait