Heru Budi Hartono Jadi PJ Gubernur DKI Jakarta, Faizal Assegaf Singgung Kerja Senyap Anies Baswedan
Kritikus Faizal Assegaf berikan pandanganya terhadap Heru Budi Hartono yang kini menggantikan peran tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kritikus Faizal Assegaf berikan pandanganya terhadap Heru Budi Hartono yang kini menggantikan peran tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sebagaimana dikabarkan, Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta sampai 2024 mendatang.
Mengenai hal ini, Faizal Assegaf menyinggung kerja senyap yang dilakukan Anies Baswedan.
Baca Juga
Pernyataan tersebut diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama @faizalassegaf
BACA JUGA:Anies Tinggalkan Banyak PR untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, PDIP: Begitu Banyak
BACA JUGA:Heru Budi Jadi Pj Gubernur, Pengamat Yakin Terbangun Hubungan Harmonis dengan DPRD DKI
"Begitulah kerja senyap Anies Baswedan melanjutkan misi Jokowi-Ahok dalam proyek reklamasi yang disebut lebih dari 5 ribu T," ucap Faizal Assegaf pada Sabtu, 8 Oktober 2022.
Lanjutnya, kini proyek tersebut akan diteruskan oleh penjabat baru DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Selain itu Faizal Assegaf menyinggung Anies yang diusung oleh NasDem calon Presiden 2024.
"Kini harta karun tersebut dikendali pejabat baru DKI Jakarta. Di balik senyyum manis Baswedam, menyimpan prestasi aneka bisnis besar hingga berbuah deklarasi Capres oleh Nasdem," ungkapnya.
BACA JUGA:Rp 31.987.685.032, Total Kekayaan Pj Gubernur DKI Heru Budi setelah Dikurangi Utangnya
Lanjutnya, ia pun bertanya apakah Heru Hartono akan tunduk dengan aturan laksanakan perintah istana.
"Apakah Heru tunduk pada 'harus'.esuai aturan atau 'harus' laksanakan perintah istana. Tergantung dinamika,"
Baca Juga
"Yang pasti kini kendali jakarta telah diambil oleh istana tanpa proses demokrasi," ungkapnya.
BACA JUGA:Heru Budi Mulai Duduki Kursi DKI 1 pada 16 Oktober 2022
BACA JUGA:Selamat, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Heru Budi Hartono Jadi PJ Gubernur
Heru Budi Hartono akan menggantikan Anies Baswedan, yang habis masa tugasnya pada 16 Oktober 2022 nanti.
Terpilihnya Heru Budi Hartono diputuskan dalam Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 7 Oktober 2022 siang.
Baca Juga
Sebelumnya, Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI ke Presiden Jokowi.
Mereka adalah Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.
BACA JUGA:Heru Hidayat Divonis Nihil, MAKI Kecewa: Putusan Mati Paling Proporsional
BACA JUGA:Hasil Visum Lesti Kejora Bikin Shock, Tubuh Pedangdut Itu Penuh Luka Lebam Sampai di Bagian Leher
Terpilihnya Heru Budi Hartono juga sudah diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Capres dari Partai Nasdem ini mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono.
"Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi Pj di DKI Jakarta," kata Anies Baswedan di Jakarta, pada Jumat 7 Oktober 2022.
Dia percaya presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta.
BACA JUGA:Satria Kanjuruhan
BACA JUGA:Dalam Waktu Dekat, Jokowi Bahas Tim Transformasi Sepak Bola dengan Presiden FIFA
Anies menegaskan dirinya menghormati proses pemilihan Heru Budi Hartono. Terlebih, Heru juga memahami dinamika Jakarta.
"Selebihnya kita ikut dukung siapapun yang bertugas. Termasuk Pak Heru untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik ," imbuh Anies.
Menurut Anies, dirinya siap mendukung Heru tanpa syarat apapun.
Seperti diketahui, tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta telah diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA:Kabar Baik! Joan Mir Siap Comeback di MotoGP Austria, Bakal Ngotot di 3 Seri Terakhir
BACA JUGA:Halte Ikonik Bundaran HI bikin Resah Masyarakat, Politisi Kebon Sirih bakal Panggil Transjakarta
Ketiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Siapa yang akan ditunjuk Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta?
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani buka suara. Dia menilai salah satu dari ketiganya calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diajukan Kemendagri akan dipilih Jokowi.
Dijelaskannya ketiga calon Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki track record atau catatan yang baik dalam memimpin.
BACA JUGA: Sikat Palestina 2-0, Timnas Indonesia U-17 Ambil Alih Puncak Klasemen Grup B Kualifikasi Piala Asia
BACA JUGA:Jokowi: Alhamdulillah Sepak Bola Indonesia Tidak Kena Sanksi FIFA
"Jadi ketiga nama tersebut muncul karena 'track record'-nya," katanya, Kamis, 29 September 2022.
Dijelaskannya, ketiga nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan usulan yang disampaikan DPRD DKI Jakarta kepada Kemendagri pada beberapa waktu lalu.
Sementara pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menjelaskan, kriteria figur ideal untuk sosok Pj Gubernur DKI, antara lain memiliki integritas, tak tersangkut hukum, netral atau tidak terafiliasi partai politik serta bebas dari perbuatan tercela.
Djohan juga menyampaikan sosok Pj Gubernur harus memiliki jam terbang tinggi pada birokrasi di tingkat pusat maupun daerah dengan bukti riwayat jabatan.
Selanjutnya, memiliki kemampuan lengkap pada manajemen, menguasai perkara teknis sektoral, paham situasi kultural Jakarta dan mempunyai kepekaan politik (sense of politics) serta dekat dengan tokoh masyarakat, pers dan pejabat pemerintah pusat, termasuk TNI dan Polri.
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang juga mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Soemarsono mengungkapkan, kriteria untuk PJ Gubernur DKI Jakarta harus memiliki "Model Kutub" Pj Gubernur DKI Jakarta.
Soni membeberkan, Pj Gubernur DKI harus mampu dan memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta agenda prioritas Presiden untuk pembangunan DKI Jakarta.
BACA JUGA:Dikabarkan Umrah, Polda Metro Jaya Sebut Lesti Kejora Berada di Tempat yang Tidak Bisa Disebutkan
Kemudian, memastikan kemampuan spesifik membangun komunitas interaktif dengan DPRD, Forkopimda, FKUB dan tokoh agama/tokoh masyarakat (Betawi).
"Tidak boleh ada kegaduhan dan harus menjaga netralitas birokrasi. Eksternal komunikasi dengan semua partai politik bahkan dengan DPRD, Forkompinda itu adalah kemampuan yang tidak mudah," ujar Soni.
Tak hanya itu, Pj Gubernur DKI Jakarta juga perlu memiliki kompetensi administratif, teknis, pengelolaan serta mengenal karakteristik wilayah dan kondisi sosial budaya masyarakat di DKI Jakarta.
"Diperlukan manajemen interaktif, bagaimana menggunakan sepuluh jari dan dua tangan merangkul semua perbedaan dalam persamaan," pungkasnya.
Begitulah kerja senyap @aniesbaswedan melanjutkan misi JKW-Ahok dlm proyek reklamesi yg disebut2 lebih dr 5 ribu T. Kini, harta karun tsb dikendali Pejabat baru DKI. Di balik senyum manis Baswedam, menyimpan prestasi aneka bisnis besar hingga berbuah deklarasi Capres oleh Nasdem. https://t.co/um6X56n4F6
— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) October 7, 2022
Apakah Heru tunduk pd 'HARUS' sesuai aturan atau 'HARUS' laksanaka perintah Istana. Tergantung dinamika.
— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) October 7, 2022
Yg pasti kini kendali JKT telah diambil oleh Istana tanpa proses demokrasi.
Anies Baswedan Sebut Heru Budi Hartono Harus Bekerja Sesuai Ketentuanhttps://t.co/yFQ3UuQCV8