Jakarta

Heru Budi Jadi Pj Gubernur, Pengamat Yakin Terbangun Hubungan Harmonis dengan DPRD DKI

Pengamat Kebijakan Publik meyakini Heru Budi Bisa Bangun Hubungan Harmonis dengan DPRD DKI

Heru Budi Jadi Pj Gubernur, Pengamat Yakin Terbangun Hubungan Harmonis dengan DPRD DKI
Balaikota DKI Jakarta. (ist)

JAKARTA, FIN.CO.ID - Publik kerap mendengar ketidakharmonisan antara Gubernur Anies Baswedan dengan DPRD DKI Jakarta.

Salah satunya terkait interpelasi penyelenggaraan balapan Formula E, hingga persoalan lainnya.

Kondisi demikian membuat pemerintahan daerah tidak berjalan secara optimal.

BACA JUGA:Duet Prabowo - Muhaimin Iskandar Mencuat, Cak Imin: Kemungkinan Koalisi dengan Anies dan NasDem Kecil

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies pada 16 Oktober 2022, maka Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono diharapkan bisa kembali membawa suasana sejuk dalam harmonisasi pemerintahan daerah.

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah meyakni bahwa sosok Heru Budi bisa membangun kembali hubungan harmonis dengan DPRD DKI Jakarta.

Meskipun jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Anies, harmonisasi hubungan dengan DPRD DKI mulai pulih.

"Pj Gubernur DKI Heru Budi bisa meminta informasi dari Sekda Marullah Matali untuk mengakhiri hubungan tak harmonis gubernur dengan DPRD selama ini," ujar Amir kepada fin.co.id. 

BACA JUGA:Rp 31.987.685.032, Total Kekayaan Pj Gubernur DKI Heru Budi setelah Dikurangi Utangnya

Menurut Amir, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali secara senyap telah melakukan upaya membangun kembali harmonisasi antara Gubernur Anies Baswedan dengan DPRD DKI Jakarta.

"Sekda berusaha untuk membangun hubungan baik antara gubernur dengan DPRD," imbuh dia.

Amir menegaskan, harmonisasi antara gubernur dan DPRD sangat diperlukan.

Sehingga dapat merumuskan program yang baik untuk masa depan Jakarta. 

BACA JUGA:Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI, Anies: Kami Percaya Presiden Ambil Keputusan Demi Kebaikan Masyarakat

Dalam memimpin DKI Jakarta, sambung Amir, Pj Gubernur tidak memiliki wakil.

Maka sebaiknya, Pj Gubernur bisa mengintegrasikan kewenangannya yang diberikan oleh presiden.

Namun Amir mempercayai Heru Budi akan mampu menjalankan tugas dan kewenangannya.

Terlebih dalam urusan anggaran daerah, sambung Amir, Heru Budi pernah menjabat kepala Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI.

BACA JUGA:Profil Heru Budi Hartono, Kasetpres yang Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan

"Artinya, dia (Heru Budi) pernah menjabat kepala BPKD, selaku bendahara umum daerah. Sebagai atasan sekda, Pj Gubernur harus mengantisipasi jangan sampai terjadi kesalahan," tutur Amir.

Ia menambahkan, penunjukan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI sudah penuhi harapan masyarakat yang dimanifestasikan lewat DPRD DKI.

Sebagai figur yang pernah lama bertugas di DKI sebelum ke istana, Heru Budi sudah banyak mengetahui seluk beluk kondisi Jakarta.

Sehingga, kata Amir, didiharapkan Heru Budi bisa memulihkan kondisi birokrasi yang sudah kurang solid. 

BACA JUGA:Heru Budi Mulai Duduki Kursi DKI 1 pada 16 Oktober 2022

"Belakangan ini muncul sinyalemen sekda bayangan dan lainnya. Ada yang kurang integral antara SKPD yang dengan lainnya. Terutama di tataran eselon dua seperti kepala dinas, walikota, kepala badan, dan lain lain," beber dia.

Bahkan, Amir juga melihat ada terbangun kubu-kubu di tubuh birokrasi yang menjadi tugas Pj Gubernur DKI.

"Ada yang bilang, ada geng ini dan itu, bersumber satu perguruan tinggi, bentuk kelompok tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan kelompok," pungkas dia.

Seperti diketahui, Heru Budi Hartono merupakan kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) yang kini menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

BACA JUGA:Selamat, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 16 Oktober 2022.

Sehingga pemerintah pusat harus memilih Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan daerah hingga terpilihnya gubernur definitif hasil Pilkada 2024.

Berita Terkait