MA Bakal Rotasi Staf dan Panitera Imbas Kasus Sudrajad Dimyati, Musni Umar Bilang Begini
Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar bilang begini kala Mahkamah Agung (MA) bakal rotasi staf dan panitera imbas kasus Sudrajad Dimyati.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar bilang begini kala Mahkamah Agung (MA) bakal rotasi staf dan panitera imbas kasus Sudrajad Dimyati.
Musni Umar melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @musniumar.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.
Baca Juga
Kali ini Musni Umar angkat bicara terhadap gebrakan MA yang bakal rotasi staf dan panitera imbas kasus Sudrajad Dimyati.
"Apresiasi Ketua Mahkamah Agung RI atas pemantapan kembali Pakta Integritas di lingkungan MA, rotasi staf dan panitera pengganti," tulis Musni Umar.
Selain itu Musni Umar juga berharap bahwa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) tak terjadi lagi di lingkungan Mahkamah Agung.
"Semoga kasus OTT Hakim Agung Sudrajat Dimyati jadi pelajaran-tidak terulang. Ingat pepatah 'Karena nila setitik rusak susu sebelanga'," jelas Musni Umar.
Kicauan Musni Umar mendapat enam komentar, lima retweets, dan 42 likes dari warganet sampai berita ini tayang.
BACA JUGA:KY Ingin Garap Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Beri Respon Seperti Ini
Sebelumnya Mahkamah Agung akan merotasi staf dan panitera pengganti yang telah cukup lama dan bermasalah buntut kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin saat pembacaan kembali Pakta Integritas, dikutip dari dalam keterangan resminya, Senin, 26 September 2022.
"Menanggapi musibah ini, Pimpinan Mahkamah Agung juga akan melakukan rotasi dan mutasi untuk staf dan panitera pengganti yang cukup lama dan yang bermasalah," ujar Syarifuddin.
Panitera Pengganti merupakan organ kelengkapan majelis hakim yang tugas utamanya membantu Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya persidangan.
Baca Juga
BACA JUGA:Sudrajad Dimyati dan Tri Pangestu Jadi Tersangka Kasus Suap, KPK Kasih Ruang ke KY
Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung diangkat dari hakim pengadilan tingkat pertama yang sudah memiliki masa kerja sebagai hakim minimal 10 tahun.
Para Panitera Pengganti ini ditempatkan pada masing-masing hakim agung yang sekaligus berperan sebagai asisten dari hakim agung yang bersangkutan.
"Kami meminta masukan dari Bapak Ibu sekalian, untuk melaporkan kepada kami, jika ada nama-nama yang harus ditindaklanjuti," ucap Syarifuddin ke seluruh Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang hadir dalam pembacaan Pakta Integritas.
M. Syarifuddin mengatakan sampai saat ini Mahkamah Agung tetap memegang teguh peraturan tentang pengawasan melekat, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
BACA JUGA:Kabar Terbaru Hakim Agung Sudrajad Dimyati, MA Keluarkan Surat Pemberhentian Sementara
Baca Juga
Menurut M. Syarifudin, Mahkamah Agung sudah membentuk tim khusus dan tim tersebut sudah mulai bekerja.
Ketua MA itu mengatakan kepada para pimpinan bahwa atasan langsung bukan hanya diminta untuk diperiksa sebagai atasan, tetapi diminta untuk melakukan pengawasan langsung kepada para staf dan panitera pengganti.
Guru Besar Universitas Diponegoro ini meminta satuan khusus Badan Pengawasan yang ada di Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan sesering mungkin.
Sebelumnya Setelah resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap, Hakim Agung Sudrajad Dimyati resmi diberhentikan sementara.
(BACA JUGA:Buntut Kasus Suap Hakim Agung, KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung, Ada Dugaan Pemberian Lain)
Mahkamah Agung (MA) akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Agung Sudrajad Dimyati (SD) yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Kamar Pengawasan MA Zahrul Rabain dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, mengatakan pemberhentian sementara itu sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
"Jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan maka MA akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya," kata Zahrul Rabain, Jumat 23 September 2022.
KPK menetapkan Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Di satu sisi, Zahrul mengatakan MA sangat prihatin atas kasus yang menjerat Sudrajad tersebut.
(BACA JUGA:Ketua KPK Ancam Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Langsung Beri Pernyataan Mengejutkan)
Di sisi lain, MA juga mengapresiasi langkah penegakan hukum yang telah dilakukan KPK.
"Yaitu, dalam rangka membersihkan aparatur di lingkungan peradilan yang merupakan visi MA, di mana MA berusaha selama ini dan tidak henti-hentinya meningkatkan kredibilitas daripada aparatur pengadilan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, MA akan mendukung sepenuhnya dan menyerahkan permasalahan tersebut dalam proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan KPK.
"Kami akan mendukung hal ini, akan memberikan segala sesuatu yang barangkali dibutuhkan oleh KPK di dalam menuntaskan kasus ini. Kami akan memberikan data-data atau apa pun yang dibutuhkan KPK dalam hal ini," jelasnya.
Apresiasi Ketua Mahkamah Agung RI atas pemantapan kembali Pakta Integritas di lingkungan MA, rotasi staf dan panitera pengganti. Smg kss OTT Hakim Agung Sudrajat Dimyati jadi pljrn-tidak terulang. Ingat pepatah "Krn nila setitik rusak susu sebelanga"https://t.co/KFMnpVE2T5
— Musni Umar (@musniumar) September 28, 2022