Nasional

Mahfud MD Remehkan Hacker Bjorka: Ngak Ada Apa-apanya, Ngarang Aja Dia!

Menkopolhkam Mahfud MD tampaknya meremehkan aksi hacker Bjorka yang kini jadi perhatian masyarakat.

Mahfud MD Remehkan Hacker Bjorka: Ngak Ada Apa-apanya, Ngarang Aja Dia!
Menko Polhukam Mahfud MD.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Menkopolhkam Mahfud MD  tampaknya meremehkan aksi hacker Bjorka yang kini jadi perhatian masyarakat.

Hacker Bjorka sempat membuat gaduh karena membocorkan data-data pribadi para milik pejabat negara.

Bahkan Mahfud MD menjadi salah satu korban kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka pada beberapa hari lalu.

Namun menurut Mahfud MD tindakan yang dilakukan Bjorka tidak ada apa-apanya. Karena sejauh ini tidak ada data negara yang bocor.

(BACA JUGA:Mahfud MD Singgung Tabiat Polri: Hedonism dan Tindakan Kesewenang-wenangan)

(BACA JUGA:Terkait Kriminalisasi Lukas Enembe, Giliran Mahfud MD yang Buka Suara )

Termasuk data pribadi pejabat negara yang disebar Bjorka disebutnya adalah data yang salah.

"(Hacker) Bjorka itu nggak ada apa-apanya. Apa data yang bocor sampai hari ini saya tanya? Apa data negara yang bocor? Nggak ada," jelas Mahfud di Surabaya, Pada Rabu 21 September 2022.

Lanjutnya, data pribadi pejabat negara yang disebar Bjorka bukan curia dari basis data megara. Kata dia data tersebut merupakan yang dibuat sendiri dan kemudia disebarkan.

Mahfud MD pun turut mengoreksi data yang disebarkan oleh Bjorka.

(BACA JUGA:Benny K Harman DPR: Daripada Buang Uang dan Tenaga Cari Bjorka Sebaiknya Kita Berbenah Diri)

(BACA JUGA:Tersangka Kasus Bjorka MAH Jalani Wajib Lapor, Polri: di Polres Madiun Aja)

"Itu (data pribadi pejabat negara yang disebar Bjorka) dibuat sendiri saja terus disebar seakan-akan benar. Datanya juga salah. Coba data saya disebarkan, ditulis nama ibu Siti Aminah. Nama ibu saya bukan Siti Aminah, berarti ngarang dia," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga menyinggung Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan DPR. Undang-Undang tersebut, dibuat bukan karena ramainya kasus Bjorka namun sudah disahkan dan tinggal menunggu sidang pleno.

"Undang-Undang PDP ini memang undang-undang yang lama ditunggu. Jadi itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebocoran data. Karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka, itu sudah disahkan di DPR tinggal nunggu sidang pleno," jelasnya.

(BACA JUGA:Pemuda Madiun Tersangka Kasus Bjorka Dijerat Pasal UU ITE dan Denda Ratusan Juta Rupiah)

Polri Lakukan pemburuan

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo akan membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk memburu sosok Bjorka.

"Ya tidak menutup kemungkinan ya, kemungkinan juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak luar (negeri), ucap Pol Dedi Prasetyo pada Rabu, 21 September 2022.

Ditanya mengenai siapa pihak luar negeri yang maksudkan.  Dedi pun enggan membocorkan.

Namun Dedi meneruskan jika tim khusus yang dibentuk saat ini masih bekerja untuk mengusut kasus peretasan oleh Bjorka tersebut.

(BACA JUGA:Diejek Nikita Mirzani, Hacker Bjorka Balas Telak dengan Singgung Masa Lalu yang Buruk)

“Komunikasi terakhir dengan timsus bahwa tim masih bekerja, karena proses pembuktiannya ini juga perlu pendalaman dari sisi scientific. Oleh karenanya tidak terburu-buru, tim masih bekerja terus terdiri dari Polri, BIN, Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, dan sebagai koordinator adalah Pak Menkopolhukam," ucapnya.

"Nanti apabila sudah ada informasi sekali lagi ya rekan-rekan untuk bersabar nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Proses pendalaman kasus ini juga cukup panjang," tandasnya

Sebelumnya, Peristwa hacker Bjorka. Polri telah menetapkan satu tersangka yakni pemuda asal Madiun yakni MAH (21)

MAH diduga berperan sebagai penyedia channel Telegram untuk Bjorka.

(BACA JUGA:Ini Dia Penampilan Tersangka Bjorka Madiun Serta Sederet Pasal-Pasal yang Menjeratnya)

Tim Satgass

Pemerintah resmi membentuk satuan tugas atau satgas sebagai respon atas kasus kebocoran data yang belakangan ini sering terjadi. Seperti yang dilakukan oleh akun Twitter anonim Bjorka yang mengakui diri sebagai hacker.  

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, satgas dibentuk untuk melindungi data-data rahasia negara dari serangan peretasan.

"Kita akan serius dan sudah mulai menangani masalah ini, publik harus tenang sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor," ujar Mahfud, Rabu 14 September 2022. 

Mahfud sendiri baru saja menggelar pertemuan tertutup dengan bersama Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. 

(BACA JUGA:Polri Bongkar Peran MAH Tersangka Kasus Bjorka: Sebarkan Data Pakai Handphone)

Mahfud mengatakan, sejauh ini belum ada data negara yang sifatnya rahasia yang diretas. Mahfud mengklaim bahwa data-data yang dibocorkan oleh akun Bjorka hanya data-data yang sifatnya umum.

"Yang ini data-data umum yang sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya gado-gado, politik, ekonomi dan sebagainya. Motif kayak gitu tidak ada yang terlalu membahayakan," ujar Mahfud. 

Mahfud mengatakan, pembentukan satgas ini untuk antisipasi peretasan data rahasi negara. Hal ini juga diamantkan oleh UU tentang perlundungan data yang hampir selesai dibahas di DPR.

(BACA JUGA:Viral Video Mesum Mirip Dirinya, Jeje Selebew Klarifikasi Begini... )

"Kita membuat satgas untuk berhati-hati. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk membangun sistem yang lebih," imbuhnya. 

Sebelumnya, akun Bjorkan membocoran data-data pribadi sejumlah pejabat negara, mulai dari Mahfud MD, Puan Maharani, Menkominfo Johnny G Plate, Hingga Anies Baswedan.

Data pribadi seperti nomor NIK, alamat hingga nomor telepon dan sanak saudara dibocorkan oleh Bjorkan melalui chanel Telegramnya.

Berita Terkait