Nasional

Pemuda Madiun Tersangka Kasus Bjorka Dijerat Pasal UU ITE dan Denda Ratusan Juta Rupiah

Polri telah menetapkan pemuda Madiun bernama Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH (21) sebagai tersangka terkait kasus hacker Bjorka.

Pemuda Madiun Tersangka Kasus Bjorka Dijerat Pasal UU ITE dan Denda Ratusan Juta Rupiah
Pemuda Madiun tersangka kasus Bjorka

JAKARTA, FIN.CO.ID - Polri telah menetapkan pemuda Madiun bernama Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH (21) sebagai tersangka terkait kasus hacker Bjorka.

MAH ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjual channel Telegram kepada Bjorka.

Tim Cyber Mabes Polri telah periksa MAH, kini pemuda Madiun tersebut tealh dipulangkan oleh polisi namun berstatus tersangka dan wajib lapor.

Mengenai hal ini, Polri menyebutkan jika MAH dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletroi (ITE).

(BACA JUGA:Saat Ditangkap Polisi, Pemuda Madiun Tersangka Kasus Bjorka Bilang Begini ke Ibu: Cuman Diinterogasi)

(BACA JUGA:Ini Keseharian Pemuda Madiun Sebagai Tersangka Terkait Hacker Bjorka)

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

"Pasalnya sudah disebutkan ya terkiat Undang-Undang ITE. UU ITE sudah jelas pasalnya ya. Ya ng sering dipakai kan 46, kemudian 30, 31," ucapnya pada Senin, 19 September 2022.

Lanjutnya penetapan MAH sebagai tersangka dan pasal yang digunakan tersebut merupakan ranah penyidik.

"Iya, ada beberapa pasal di situ ya, UU ITE baca nanti UU ITE yang diterapkan dari timsus, khususnya direktorat siber," ungkapnya.

(BACA JUGA:Ini Tiga Unggahan yang Jadi Penyebab Bjorka Madiun Ditetapkan Tersangka)

(BACA JUGA:Polisi Tetapkan Pemuda Madiun Tersangka Kasus Bjorka, Padahal Sudah Dipulangkan)

Berikut pasal UU ITE yang menjerat MAH.

Pasal 46

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/aau denda paling banyak Rp 600.000.000.

2. Setiap orang yan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidanan penjara paling laman 7 tahun dan/atau paling banyak Rp 700.000.000.

3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidanan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau paling banyak Rp 800.000.000.

(BACA JUGA:LPDB-KUMKM Optimis Capai Target Penyaluran Dana Begulir Rp1,8 Triliun)

Pasal 30.

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem eletronik milik orang lain dengan cara apa pun.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

(BACA JUGA:Diduga Hacker Bjorka, Polisi Tangkap Seorang Pemuda di Madiun)

Pasal 31.

l. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

(BACA JUGA:Ini Sosok Jenderal Bintang Tiga yang Pimpin Sidang Banding Ferdy Sambo)

Motif MAH

Diketahui, Muhammad Agung sebelumnya ditangkap oleh Tim khusus  perlindungan kebocoran data pemerintah.

Polri menetapkan satu orang sebagai tersangka kasus kebocoran data pemerintahan oleh hacker atau peretas “Bjorka” tersangka berinisial MAH. 

Diketahui, pria 21 tahun ini telah diamankan di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada Rabu (14/9) lalu.

MAH berperan sebagai penyedia kanal (akun) Telegram dengan "Bjorkanizem".

(BACA JUGA:Jamu PSIM Jogjakarta Sore Ini, FC Bekasi City Yakin Raih Poin Penuh Demi Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan)

"Akun Telegram tersebut digunakan untuk mengunggah postingan milik Bjorka yang ada di website (laman)," ungkap Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ade Yaya Suryana di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 16 September 2022.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka MAH pernah mengunggah sebanyak tiga kali di akun telegram Bjorkanizem, yakni tanggal 8 September 2022 dengan tulisan "stop being idiot". 

Kemudian unggahan tanggal 9 September dengan tulisan "The next leak will come from the president of Indonesia".

Tanggal 10 September 2022 me-posting "To support people who are struggling by holding demonstration in indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my pertamina database soo".

“Itu yang di-publish oleh tersangka, adapun motifnya membantu Bjorka agar terkenal dan dapat uang," ucap Ade.

Berita Terkait