Viral

Karni Ilyas Kena Skak Jokowi Waktu Nanya Soal Ini, Addie MS Beri Komentar Tak Terduga

Addie MS menganggap kebebasan demokrasi di era Presiden Jokowi sangat luar biasa

Karni Ilyas Kena Skak Jokowi Waktu Nanya Soal Ini, Addie MS Beri Komentar Tak Terduga
Tangkapan layar diagog Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wartawan Senior Karni Ilyas.

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Wartawan senior Karni Ilyas melakukan sesi wawancara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, tepatnya pada 17 Agustus 2022 lalu. 

Lalu, cuplikan hasil wawancara Karni Ilyas degan orang nomor satu di Indonesia itu menjadi viral di media sosial Twitter. 

(BACA JUGA:Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jalani Proses Hukum, Ruhut Sitompul: Tolong Hormati Kerja Keras Polisi)

(BACA JUGA:Momen Kocak Ganjar Pranowo, Susi Pudjiastuti Hingga Anies Ikut Lomba Makan Kerupuk, Netizen Komen Begini )

Cuplikan wawancara Pemipin Redaksi TV One itu banyak diposting ulang oleh netizen, tentunya disertakan caption yang mengomentari dialog tersebut. 

Dalam sesi wawancara tersebut, Karni Ilyas meyoroti soal kehidupan demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Ia kemudian mengatakan bahwa kebebasan bersuara di era Jokowi, jika dikutip dari hasil survei, disebutnya masih kurang. 

Pernyataan Karni Ilyas ini sontak langsung membuat Presiden Jokowi seolah tak terima. Ia lalu menjelaskan perspoektif tersebut dari sudut pandangnya. 

(BACA JUGA:Terungkap! Rekaman CCTV di Rumah Sambo yang Beredar Adalah Editan, Ahli Digital Forensik Mengungkapnya)

(BACA JUGA:Terungkap Peran Brigjen Hendra kurniawan Tidak Main-main, Bersama Ferdy Sambo Menyuruh Melakukan...)

"Ah, kebebasan apa yang masih kurang, orang memaki-maki Presiden, orang menghina Presiden, orang mengejek Presiden, orang mencemooh Presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungkan Presiden juga tiap hari kita dengar kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya," ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan itu, dikutip dari tayangan video yang diunggah oleh akun twitter @addiems, dilihat FIN.CO.ID, Senin 22 Agustus 2022. 

Menurut Presiden Jokowi, meskipun Indonesia terkenal dengan budaya timur yang penuh kesantunan, ternyata cemoohan dan hinaan terhadap Presiden tetap saja terjadi, dan terhadap itu dirinya menyebut tidak mau ambil pusing. 

"Menurut saya kita sudah sangat liberal sekali, apa Pak Karni gak melihat?," tanya Presiden Jokowi. 

Pertanyaan Karni Ilyas kemudian berlanjut ke soal isu jabatan Presiden tiga periode. Karni ketika itu menanyakan, mengapa relawan Jokowi terus saja mendengungkan isu soal jabatan presiden tiga periode, meskipun di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi sendiri telah menyampaikan bahwa ia tidak berkenan dengan jabatan Presiden tiga periode. 

(BACA JUGA:Anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Alami Bully di Sekolah, Ini yang Dilakukan KPAI)

(BACA JUGA:Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jadi Tersangka, Gus Umar: Kasihan Anak Mereka Menanggung Beban)

"Kan saya sudah jawab beberapa kali, beberapa kali juga sudah saya sampaikan, Pak Karni kok masih menanyakan lagi?," tanya Presiden Jokowi. 

Jokowi sendiri merasa, apa yang disampaikan oleh relawannya itu adalah suatu bentuk demokrasi yang tidak perlu dipersoalkan. Hal itu juga tidak menegaskan bahwa ia akan menerima permintaan perpanjangan jabatan Presiden tersebut. 

"Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah, itu kan merupakan sebuah bentuk demokrasi, tatarannya kan baru tataran wacana. Kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti Presiden kan juga boleh. Masa orang mau mewacanakan seperti itu gak boleh. Ini katanya demokrasi?," ujar Presiden Jokowi. 

Cuplikan wawancara di video itu kemudian memperoleh tanggapan beragam dari netizen, salah satunya Komposer nasional, Addie MS. Dalam cuitannya, ia menyebut kebebasan berekspresi di era Presiden Jokowi sudah sangat luar biasa. 

(BACA JUGA:Ferdy Sambo dan Lima Perwira Polri Terlibat Tindak Pidana Obstruction of Justice dalam Kasus Brigadir J)

(BACA JUGA:Menyeruak Isu LGBT di Kasus Ferdy Sambo)

Addie MS yang menyebut lahir di era presiden pertama RI, Soekarno dan dibesarkan serta mengalami kehidupan di era presiden-presiden selanjutnya hingga saat ini, belum pernah dirasakan yang sebebas di era Presiden Jokowi. 

"Aku lahir di era Bung Karno. Hidup di pemerintahan semua Presiden RI. Belum pernah menyaksikan Presiden RI dihina & difitnah semasif yang dialami Presiden Jokowi tanpa ditangkap. Atau dihilangkan. Tak habis pikir kalau ada yang masih menganggap "Kebebasan bicara masih kurang"," cuit Addie MS, dalam akun twitternya, dilihat FIN.CO.ID, Senin 22 Agustus 2022. 

Sementara, pegiat media sosial Yusuf Muhammad melalui akun twitternya, juga memberikan komentar tak terduga. 

"Mbah Karni kena Skakmat pak Jokowi," tulisnya melalui akun twitter @yusuf_dumdum. 

(BACA JUGA:Begini Peran 6 Perwira Polri yang Diduga Kuat Hilangkan Bukti CCTV)

(BACA JUGA:Menegangkan! Detik-detik Kamera CCTV Merekam Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Sebelum Dieksekusi)

Sebagai informasi saja, mengutip dari Databoks, diketahui dalam indeks The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat indeks demokrasi ke-52 dunia, dengan skor 6,71. 

EIU juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (flawed democracy).

Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar.

Namun, negara dalam kelompok 'cacat' ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

(BACA JUGA:Pesan Menohok Mantan Atasan Sambo: Kalau Naik Pijakan Kaki Harus Kuat, Jangan Mengandalkan Tarikan Dari Atas)

(BACA JUGA:Daftar 20 Mobil Terlaris Bulan Juli 2022: Avanza Teratas, BR-V Paling Buncit)

Meski masih tergolong 'cacat', indeks demokrasi Indonesia sudah naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-64 dunia.

Indeks Demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

Indeks ini berupaya memberi gambaran tentang keadaan demokrasi di 165 negara, yang mencakup hampir seluruh populasi global dan sebagian besar negara bagian di dunia.

 

Berita Terkait