News . 11/07/2022, 17:19 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Eks Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin membantah dirinya melakukan korupsi dana umat.
Ahyudin beralasan dirinya adalah ustadz. Sehingga tidak mungkin mengambil uang milik orang lain yang didonasikan di lembaga filantropi tersebut.
(BACA JUGA:Kasus Penyalahgunaan Dana Sosial ACT, Polisi Segera Lakukan Gelar Perkara)
Hal itu disampaikan Ahyudin di dalam sebuah video terkait narasi soal gaji besar petinggi lembaga ACT.
“Kalau saya korupsi, ya silakan aja. Saya gini-gini ustadz. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya,” tegas Ahyudin seperti dikutip FIN dari akun Twitter @katrinrienks padaSenin (11/7/2022).
Dalam narasi cuitan tersebut tertulis sebagian besar petinggi ACT yang merupakan pendiri yayasan mendapat gaji ratusan juta rupiah.
Selain mendapat gaji ratusan juta, menurut isi narasi itu, para petinggi ACT juga mendapat fasilitas dan uang saku saat mereka berkunjung ke sejumlah wilayah.
(BACA JUGA:Petinggi ACT Diduga Pakai Dana Santunan Ahli Waris Korban Kecelakaan Lion Air untuk Kepentingan Pribadi)
“Gaji Besar Petinggi ACT. Para petinggi Aksi Cepat Tanggap sebagian besar adalah pendiri yayasan mendapat gaji ratusan juta rupiah per bulan. Belum termasuk fasilitas dan uang saku saat kunjungan,” demikian narasi tertulis dalam video itu.
Ahyudin dirinya mendirikan lembaga ACT dengan uang triliunan rupiah.
Dana tersebut bukan berasal dari zakat. “Anda bayangkan seorang saya yang melahirkan lembaga ini. Triliun lembaga ini, dan itu bukan dana zakat,” terang Ahyudin.
Dia menyebut lembaga ACT hidup dari dana project program kemanusiaan. “Tidak ada project program, tidak ada dana. Semua project program,” paparnya.
(BACA JUGA:BNPT Tindak Lanjuti Dugaan Transaksi Mencurigakan ACT)
Seperti diketahui, gelar perkara untuk meningkatkan status perkara dugaan penyalagunaan dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke penyidikan segera dilakukan.
"Rencananya akan dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah sudah cukup atau tidak menaikkan status perkara menjadi ke tingkat penyidikan," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.
Ia mengatakan, sedikitnya empat saksi telah dimintai keterangan selama proses penyelidikan.
Keempat saksi tersebut adalah mantan pendiri ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar, manajer operasional, serta bagian keuangan.
(BACA JUGA:Polisi akan Kembali Periksa Presiden ACT Ibnu Khajar Pada Senin 11 Juli)
Selain itu, lanjut Nurul, penyidik juga melakukan audit keuangan terhadap dua sumber pendanaan yang dikelola oleh ACT dan akuntan publik.
Dana yang diaudit tersebut, pertama pengelolaan dana sosial kepada 68 ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp2 miliar lebih untuk setiap korban dan dengan total Rp138 miliar.
Terkait dana ini, kata Nurul, pihak ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana sosial yang diterimanya dari pihak pabrik pesawat Boeing ke ahli waris korban.
Termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh Yayasan ACT. Diduga, pihak yayasan ACT tidak merealisasikan seluruh dana sosial yang diperoleh dari pihak Boeing.
(BACA JUGA:Diperiksa 12 Jam Terkait ACT, Ahyudin Dicecar 22 Pertanyaan)
Tetapi sebagian dana sosial tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT.
"Juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan atau kepentingan pribadi ketua pengurus atau presiden Saudara A dan wakil ketua pengurus atau vice president saudara IK," terang Nurul.
Audit berikutnya untuk dana donasi yang diterima ACT dari berbagai pihak dengan jumlah Rp60 miliar setiap bulan.
Dana dari masyarakat itu di antaranya bersumber dari donasi masyarakat umum, donasi kemitraan, perusahaan nasional dan internasional, donasi institusi.
(BACA JUGA:Periksa Mantan Presiden ACT Ahyudin, Bareskrim Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Umat)
Selain itu dari kelembagaan nonkorporasi dalam negeri maupun internasional, donasi dari komunitas, dan donasi dari anggota lembaga.
Pada saat pengelolaannya, donasi-donasi tersebut terkumpul hingga sekitar Rp600 miliar setiap bulan.
Selanjutnya, langsung dipotong oleh pihak ACT sebesar 10 persen sampai 20 persen atau Rp6 miliar sampai dengan Rp60 miliar untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan seluruh karyawan.
"Sedangkan pembina dan pengawas juga mendapatkan dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut," urai Nurul.
(BACA JUGA:Meski Izin Dicabut, ACT Masih Lanjut Lakukan Kegiatan Sosial)
Saat ini Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri tengah melakukan pemeriksaan terhadap Presiden ACT Ibnu Khajar.
Sementara itu, pendiri ACT Ahyudin yang tiba lebih awal menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.30 WIB. Dia keluar dari Gedung Bareskrim sekitar pukul 13.01 WIB.
Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji mengatakan pemeriksaan terhadap Ahyudin belum rampung dan akan kembali dilanjutkan sekitar pukul 15.00 WIB.
(BACA JUGA:Baznas Ajak Masyarakat Tak Terlarut dalam Kasus ACT)
"Belum rampung, lagi istirahat, jeda dulu. Nanti dilanjutkan pada pukul 15.00," kata Andri.
Ahyudin yang ditemui di Gedung Bareskrim enggan memberikan komentar terkait pemeriksaan yang dijalani.
Saat ditanya mengenai penyalahgunaan dana korban pesawat JT-610, Ahyudin tidak mau memberikan keterangan lebih.
(BACA JUGA:Tegas! Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Donasi ACT, Ada Indikasi Pelanggaran Katanya)
(BACA JUGA:Densus 88 Lacak Aliran Dana ACT Atas Dugaan Biayai Teroris, Begini Penjelasanya)
Hooh pic.twitter.com/lLEYsLTDWq
— cempakasrikaya (@katrinrienks) July 9, 2022
garong pic.twitter.com/07osJaCSUt
— cempakasrikaya (@katrinrienks) July 5, 2022garong pic.twitter.com/B2u2tqHpAb
— cempakasrikaya (@katrinrienks) July 5, 2022
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id