KPK Tetapkan Kembali Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Jadi Tersangka, Diduga Ikut dalam Pemborongan Proyek
KPK menetapkan kembali Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono, sebagai tersangka.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kembali Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono, sebagai tersangka.
KPK menduga Budhi Sarwono selaku penyelenggara negara dengan sengaja penyelenggara negara yang dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2019-2021 dan menerima gratifikasi.
(BACA JUGA:Kasus Suap Proyek, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Divonis 8 Tahun Penjara)
Baca Juga
"Tim Penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin, 13 Juni 2022.
Ali menyebut, proses pengumpulan bukti hingga saat ini masih berjalan. Pihaknya masih terus mengagendakan pemanggilan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.
"KPK mengharapkan partisipasi publik untuk ikut serta memantau dan mengawal proses penyidikan perkara ini dimana apabila memiliki informasi maupun data terkait perkara ini dapat menginformasikan pada Tim Penyidik KPK maupun melalui layanan call center 198," ucap Ali.
(BACA JUGA:KPK Benarkan Panggil Lagi Boyamin Saiman Jadi Saksi Kasus Pencucian Uang Bupati Banjarnegara)
Diketahui, KPK sebelumnya telah menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada 15 Maret 2022.
Tim penyidik KPK menduga Budhi menyembunyikan dan menyamarkan asal harta kekayaanya yang diduga dari korupsi. Hal itu dilakukan dengan cara membelanjakan uangnya ke dalam berbagai aset bergerak maupun tidak bergerak.
Sebelum menjadi tersangka pencucian uang, KPK terlebih dulu menetapkan Budhi Sarwono bersama pihak swasta, Kedy Afandi, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018.
(BACA JUGA:Boyamin Saiman Akui Jadi Direktur Perusahaan Keluarga Bupati Banjarnegara, Pernah Dapat Fasilitas Kantor)
Dalam perkara suap tersebut, Budhi Sarwono telah divonis 8 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Ia dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait proyek di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 hingga 2018. Pidana serupa juga dijatuhkan hakim kepada Kedy Afandi, orang kepercayaan Budhi.
(BACA JUGA:KPK Cecar Boyamin Saiman Soal Kewenangannya Selaku Direktur Perusahaan Keluarga Bupati Banjarnegara)
Baca Juga
"Pidana masing-masing 8 tahun dan denda Rp700 juta subsider 6 bulan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 9 Juni 2022.
Ada pun vonis dibacakan majelis hakim dengan ketua Rochmad serta anggota Rajendra dan Lujianto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang.
Majelis hakim menyatakan keduanya terbukti melanggar Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
(BACA JUGA:Kasus Pencucian Uang Bupati Banjarnegara, KPK Sita Aset Senilai Rp10 Miliar)
Namun hakim membebaskan keduanya dari Pasal 12B UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat KUHP. Hakim menilai perbuatan gratifikasi keduanya tak terbukti.
Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan vonis kedua terdakwa.
Baca Juga
Budhi sebagai kepala daerah dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
(BACA JUGA:Bupati Banjarnegara Jadi Tersangka Lagi, KPK Duga Ada Pencucian Uang Hasil Korupsi)
Budhi juga selaku kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik-praktik korupsi di wilayahnya, Budhi malah terlibat dalam melanggengkan praktik-praktik korupsi.
"Terdakwa I (Budhi) dan Terdakwa II (Kedy) tidak mengakui perbuatannya," kata Ali.
Sementara hal yang meringankan yakni keduanya dianggap sopan selama persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga.
(BACA JUGA:Ketua KPK Firli Bahuri Geram Ditanya Soal Harun Masiku: Titipan Ya? Kayak Enggak Ada Pertanyaan Lain)
Atas vonis tersebut, Ali mengatakan baik Budhy, Kedy, maupun tim jaksa penuntut umum pada KPK menyatakan pikir-pikir untuk menentukan upaya hukum selanjutnya.
Vonis terhadap keduanya ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Budhi dituntut 12 tahun penjara sementara Kedy 11 tahun penjara.
Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 26,02 miliar terhadap Budy. Jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harya bendanya akan disita dan dilelang.
(BACA JUGA:Dewas KPK Segera Putuskan Nasib Lili Pintauli, Pemeriksaan Awal Gratifikasi Nonton MotoGP Mandalika Rampung)
Namun jika harta bendanya tak mencukupi, maka akan diganti dengan kurungan selama 5 tahun.
Budhi didakwa menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp 26 miliar. Jumlah tetsebut berasal dari dugaan gratifikasi sebesar Rp 7,4 miliar dan hasil keuntungan dari sejumlah pengerjaan proyek yang diikuti beberapa perusahaan milik Budhi sebanyak Rp 18,7 miliar.
Budhi disebut mengikutsertakan perusahaannya untuk mengerjakan proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara. Budhi selaku penerimaan manfaat dari perusahaan tersebut mengatur atau mem-ploting perusahaannya ikut serta dalam paket pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBD-P 2017 serta DAK dan APBD 2018.
(BACA JUGA:Geledah Kantor Wali Kota Yogyakarta, KPK Amankan Catatan Khusus Haryadi Suyuti Soal Penerbitan IMB)
Total pekerjaan berjumlah Rp93 miliar, serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan tersebut dengan total seluruhnya berjumlah sekitar Rp18,7 miliar.
Budhi dinilai jaksa turut mengatur atau mengendalikan sejumlah perusahaan, baik operasional maupun dalam hal keuangan, meskipun Buhdi tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan.
Budhy juga menempatkan orang-orang terdekatnya mengisi posisi penting di beberapa perusahaan. Di antaranya menempatkan sopirnya sebagai Direktur Utama PT Sutikno Tirta Kencana. Kemudian menempatkan menantunya untuk mengisi posisi Direktur Utama di PT Buton Tirto Baskoro.
(BACA JUGA:Dakwaan Dilimpahkan KPK, Hakim Itong Isnaini Segera Jalani Persidangan Kasus Suap)
Adapun nilai gratifikasi Rp7,4 miliar sebagaimana yang didakwakan jaksa terhadap Budhi Sarwono, diperoleh dari belasan pengusaha yang sudah mendapatkan paket pekerjaan. Nilainya bervariasi antara Rp20 juta hingga Rp250 juta.
Budhi Sarwono didakwa dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Belakangan, Budhi juga dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).