Viral Video Ganjar Pranowo: Yang Tidak Setuju Pancasila, Dia Komunis dan Khilafah, Minggat!
Ganjar Pranowo meyebut saat ini sedang terjadi pertarungan ideologi dengan berbagai cara. Karena itu pemahaman terhadap Pancasila dinilai sangat penting.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Video lawas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal kesetiaan kepada Pancasila kembali viral di media sosial.
Ganjar Pranowo secara tegas mengatakan warga negara Indonesia harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
(BACA JUGA:Survei: Simulasi Pasangan Prabowo-Ganjar Tertinggi)
Baca Juga
Yang disorot Ganjar Pranowo adalah guru dan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Ganjar Pranowo, guru dan ASN tidak boleh punya ideologi lain.
Ganjar Pranowo mengaku telah mengidentifikasi. Sekolah, lanjut Ganjar, ternyata menjadi tempat pertama untuk dibereskan.
"Setelah itu instansi pemerintah. Ketika statement pertama saya mengatakan siapa yang tidak setuju Pancasia, dia komunis minggat. Dia khilafah minggat. Saya tidak mau itu," tegas Ganjar seperti dikutip FIN dari akun Twitter @GP_jatim pada Senin (4/4/2022).
Setelah itu, Ganjar mengaku dibully habis-habisan.
"Di situ saya bilang khilafah minggat. Ohh saya dihajar. Siapa yang menghajar? Pasti pada kelompok itu," imbuhnya.
Ganjar menyatakan saat ini sedang terjadi pertarungan ideologi dengan berbagai cara.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengaku mengumpulkan jajaran kepala sekolah dan guru.
(BACA JUGA:Jawa Tengah Provinsi Termiskin, Rizal Ramli Sentil Ganjar: Nda Becus, Bikin Malu Jateng! )
Mereka yang terindikasi terpapar paham radikalisme langsung disortir.
Baca Juga
Selain itu, Ganjar mengaku telah memecat kurang lebih tujuh Kepala Sekolah di Jawa Tengah yang terindikasi menganut paham radikalisme.
Meski sempat dibully, Ganjar mengaku tetap melanjutkan programnya terkait pencegahan paham radikalisme ini.
Dia menyampaikan jika memang tak setuju dengan paham Pancasila dan menganut paham radikalisme hingga komunisme lebih baik keluar dari jabatan yang mereka emban.
(BACA JUGA:Kalau Pilpres Diadakan Sekarang, Ganjar Pranowo Jadi Capres Menang di Dua Provinsi)
Ganjar mengatakan tujuh kepala sekolah yang diduga terindikasi menganut radikalisme telah mendapat pembinaan.
Pemahaman Pancasila, kata Ganjar, dinilai penting untuk dibenahi. Ganjar menganggap sekolah merupakan tempat yang harus segera dibenahi mengenai ideologi.
Baca Juga
Dia mendapat banyak laporan dari banyak tokoh agama dan masyarakat mengenai penanaman paham radikalisme di sekolah yang mulai masif.
Seperti diberitakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan ciri dan strategi penceramah radikal.
(BACA JUGA:Ganjar Bawa Tanah dan Air Keramat ke IKN, Netizen: Harusnya Tanah dari Desa Wadas)
Ketua Badan Penanggulangan Ektremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Muhammad Syauqillah menilai, apa yang dilakukan BNPT telah sesuai.
Yakni dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang menanggulangi terorisme.
"Apa yang disampaikan BNPT itu sudah sesuai dengan koridornya, ciri-ciri penceramah itu, saya sepakat dan faktanya memang demikian," kata Syauqillah, Jumat, 11 Maret 2022.
Menurut dia, sejatinya poin-poin yang dikemukakan BNPT terkait dengan lima ciri atau indikator penceramah radikal dalam konteks kajian radikalisme terorisme memang fakta dan datanya demikian.
(BACA JUGA:'Berani Gundul' Ganjar Pranowo Cukur Habis Rambutnya sampai Plontos, Netizen: Keren Pak, Upin Kalah Ganteng )
Jika melihat dari 5 poin yang dikemukakan BNPT, kata Syauqillah, intinya adalah bahwa apa pun yang menyalahi konsensus nasional.
Yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, adalah radikal.
"Jadi, apa pun yang namanya separatis, khilafah, dan lain-lain kalau menyalahi konsensus Indonesia sebagai darul ahdi wa syahadah (negara berdasarkan kesepakatan), itu radikal," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengkritisi pihak-pihak yang masih mempermasalahkan dan tidak puas terhadap penyataan BNPT tersebut.
(BACA JUGA:KSAD Dudung Minta Kodam Jaya Basmi Kelompok Radikal: Nggak Usah Takut!)
Mereka yang tidak puas, adalah pihak yang tidak memahami kontekstualisasi kronologis mencuatnya isu penceramah radikal.
"Karena kalau kita kembali pada kronologisnya, itu 'kan forum internal TNI/Polri. Wajar saja Presiden memberikan instruksi kepada lembaga di bawahnya. Pihak yang merasa kurang puas, mungkin tidak memahami kontekstualisasi kronologinya seperti apa," paparnya.
Ia memandang, perlu untuk memahami konteks radikal sebagai segala sesuatu yang menyalahi konstitusi. Di antaranya anti terhadap Pancasila, anti terhadap NKRI, anti terhadap keberagaman, dan anti terhadap UUD NRI Tahun 1945.
"Secara konsensus nasional kita sudah menyepakati Pancasila. Jika ada yang lain yang mempromosikan di luar kesepakatan dari konsesnsus nasional kita, itu radikal, di situ saja," tegasnya.
(BACA JUGA:Soal Ciri Penceramah Radikal BNPT, Kali Ini MUI Setuju: Faktanya Memang Demikian)
Ketua BPET MUI periode 2021—2025 ini juga merespons salah satu pengurus MUI yang menyebut kalau ciri penceramah radikal yang dilontarkan BNPT adalah sebuah blunder semata, bukan mewakili lembaga MUI secara keseluruhan.
"Saya kurang paham apakah pernyataan itu melekat personal atau tidak. Kalau pernyataan sikap dari MUI, seharusnya sudah melalui diskusi internal," pungkasnya.
(BACA JUGA:Namanya Masuk Penceramah Radikal, UAS Ungkap Perjuangan Ceramahnya: Di beberapa Tempat Dihadang)
(BACA JUGA:Cara Penceramah Radikal Susupi TNI/Polri, Berikan Pengaruh Lebih Halus Agar Ideologi Mereka Dapat Diterima )
Banyak resiko yang dihadapi ketika seorang pemimpin berani tegas bicara seperti ini. Tapi pak @ganjarpranowo berani menyuarakannya.
— GPJatim (@gp_jatim) April 2, 2022
Jangan sampai menyesal di kemudian hari, jangan sampai anak cucu nanti merasakan kesengsaraan akibat sikap kita yang denial hari ini. pic.twitter.com/iYoY6KKUDp