Cara Penceramah Radikal Susupi TNI/Polri, Berikan Pengaruh Lebih Halus Agar Ideologi Mereka Dapat Diterima
JAKARTA, FIN.CO.ID - Penceramah radikal kerap memanfaatkan lemahnya resistensi masyarakat untuk menginfiltrasi radikalisme di masyarakat.
Mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz mengatakan, hal tersebut kerap kali diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan masyarakat.
Yakni, baik terhadap muatan radikal-ekstrem maupun ketidakpahaman terkait peta aktor dan kelompok yang membawa misi dan narasi radikal.
(BACA JUGA:Kabar Baik Buat PNS, Tambahan Penghasilan Pegawai TPP ASN Dipastikan Sedang Diproses)
“Yang menjadi persoalan dalam setiap proses infiltrasi radikalisme (kelompok radikal) di tengah masyarakat adalah lemahnya resistensi, sebagai akibat dari ketidaktahuan masyarakat itu sendiri,” ujar Muhammad Abdullah Darraz, Rabu, 9 Maret 2022.
Dia melanjutkan, lemahnya resistensi masyarakat ditandai oleh ketidakpahaman terhadap pandangan radikal ekstrem yang dibalut dengan penjelasan keagamaan yang memukau.
Sehingga hal tersebut membingungkan masyarakat untuk membedakan mana pandangan yang memiliki muatan radikal dan mana yang tidak.
(BACA JUGA:Jurnalis dan LSM Tangerang Gelar Unjuk Rasa Kecam Voice Note Kades Wanakerta yang Dinilai Lecehkan Profesi)
"Kedua, ketidakpahaman masyarakat (termasuk di lingkungan aparat) terkait dengan peta aktor dan kelompok yang membawa misi dan narasi-narasi radikal. Sehingga masyarakat tidak paham siapa sebenarnya yang mereka undang itu," tuturnya.
Menurutnya, kelompok radikal akan senantiasa mencari celah untuk masuk ke setiap lini demi menyebarkan paham radikalisme yang mereka anut.
Dan modus yang kini digunakan adalah mengisi pengajian di berbagai komunitas, tidak terkecuali masuk di lingkungan aparat TNI-Polri beserta keluarganya.
"Mereka mencoba memberikan pengaruh secara lebih halus agar ideologi mereka dapat diterima di lingkungan aparat negara yang menjadi benteng pertahanan NKRI dan Pancasila," jelasnya.
Ia menilai, infiltrasi halus seperti demikian di mimbar-mimbar agama tidak bisa dibiarkan, karena hal ini berkaitan dengan narasi dan provokasi yang bisa membawa kepada kehancuran dan perpecahan bangsa.
"Jika tidak disterilkan, maka kita seperti ibarat menunggu kejadian yang ada di Suriah, Libya, Irak, dan beberapa negeri di Timur Tengah itu terjadi di Indonesia. Apalagi jika disulut dengan takfiriyah," tegas Darraz.
Sumber:
